Kader PPP Minta Romahurmuziy Tidak Buat Kegaduhan Jelang Muktamar dan Berhenti Obral Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Madjid Nampira memberikan respons terhadap pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy yang mengaku menjalin komunikasi dengan banyak tokoh untuk menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Menurut Madjid, apa yang dilakukan oleh Rommy tersebut merupakan bagian dari mengobral partai.

Oleh karenanya dia meminta agar senior PPP yang akrab disapa Gus Rommy itu untuk tidak membuat kegaduhan dan perpecahan di internal PPP jelang Muktamar X yang rencana digelar pada September 2025 mendatang.

 
"Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemar karena Rommy,” ujar Madjid dalam keterangan resminya, Kamis (29/5/2025).
 
Madjid menilai, upaya Gus Rommy memperdagangkan partai saat ini hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi saja.
 
Pasalnya apa yang dilakukan oleh para kader PPP di daerah menurut dia, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Mantan Ketua Umum PPP tersebut.

"PPP ini terlihat seolah tidak punya marwah dengan diobral sana-sini oleh Rommy," ungkapnya.
 
Madjid pun meminta kepada Rommy untuk tidak lagi membuat narasi yang mempermalukan PPP di publik. 

Sebab menurutnya, hal ini malah akan membuat citra PPP semakin tidak baik dan tidak akan diminati rakyat.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rusli Effendi.

Dia menyayangkan sikap Romahurmuziy yang dianggapnya mengekploitasi PPP.

Hal itu diungkapkan Rusli, lantaran belakangan ini Romahurmuziy mengaku telah menawarkan jabatan Ketua Umum DPP PPP kepada beberapa tokoh eksternal PPP untuk lima tahun ke depan.

Salah satu yang mencuat disampaikan oleh Romahurmuziy atau yang karib disapa Gus Rommy itu yakni nama Menteri Pertanian RI (Mentan) Amran Sulaiman.
 
"Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan," kata Rusli dalam tanggapannya, Senin (26/5/2025).
 
Rusli mengaku, PPP akan sangat menyambut baik jika memang ada tokoh eksternal yang ingin bergabung bersama. 

Namun kata dia, setiap pihak yang mau masuk partai atau bahkan keluar harus ada mekanisme atau aturan yang dipatuhi.

Adapun aturan yang dimaksud Rusli, didasarkan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlogo Kakbah tersebut.

"Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART," kata dia.

"Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, namun partai lain atau di setiap organisasi manapun juga punya,” ungkap Rusli.

Rusli lantas berharap ke depan para kader dapat menjaga marwah PPP dengan tidak memperdagangkan partai.