PDIP Peringatkan Penulisan Ulang Sejarah Tak Fasilitasi yang 'Menang', Ini Tanggapan Fadli Zon
APDI meperingatkan agar penulisan sejarah itu bukan berdasarkan cerita atau pengalaman pihak yang 'menang'.
Penulis:
Galuh Widya Wardani
Editor:
Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) mewanti-wanti agar penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah sesuai dengan fakta.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan meperingatkan agar penulisan sejarah itu bukan berdasarkan cerita atau pengalaman pihak yang "menang".
Djarot tidak menjelaskan secara detail maksud perkataannya itu.
Diduga pihak yang dimaksud adalah orang-orang yang kini sedang berada di pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan orang-orang di belakangnya.
"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan history bukan story mereka yang menang tetapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot seusai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Lebih lanjut, PDIP meminta agar penulisan sejarah harus dilakukan secara terbuka.
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," ucap Djarot.
Ia lalu mencontohkan ketika pemerintahan Presiden Soeharto dulu melarang peringatan Hari Lahir Pancasila.
"Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto, mengatakan Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni, itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan," kata Djarot.
Baca juga: Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Nasional Rilis Tahun Ini, Tepat 80 Tahun Indonesia Merdeka

Oleh karena itu, Djarot mengingatkan agar penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah harus berdasarkan fakta.
Jawaban Fadli Zon
Peringatan PDIP itu langsung ditanggapi Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon.
Fadli menyatakan, dalam penulisan sejarah ulang ini, pemerintah menjamin akan mengedepankan amanat presiden pertama RI, Ir. Soekarno atau Bung Karno.
"Saya kira sejak awal juga di DPR saya menyatakan bahwa kita ingin menulis sejarah ini karena sejarah itu penting, justru apa yang disampaikan oleh Bung Karno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah, itu sangat relevan," kata Fadli saat ditemui awak media di Kawasan Taman Sriwedari, Minggu (1/6/2025).
Menurut Fadli Zon, penulisan ulang sejarah Indonesia saat ini memiliki urgensi.
Terlebih, sudah 26 tahun lamanya pembaruan soal sejarah Indonesia tidak dilakukan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.