Pengamat: PDIP Masuk Kabinet Prabowo Berbahaya Bagi Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kemungkinan bergabungnya PDIP ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto dapat berdampak serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
 
Jamiluddin mengatakan, bila kabar tersebut benar terjadi, seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI akan berada di dalam pemerintahan.

Kondisi ini, menurut dia, berpotensi menghilangkan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.

"Kalau kabar itu (PDIP masuk kabinet) benar terjadi, maka kekuatan koalisi Pemerintahan Prabowo sudah sempurna. Tidak ada lagi partai politik yang masuk Senayan berada di luar pemerintahan," kata Jamiluddin dalam siaran persnya, Sabtu (7/6/2025).

Jamiluddin menegaskan, keberadaan semua fraksi DPR dalam koalisi akan menjadikan lembaga legislatif kehilangan fungsi check and balance.

Baca juga: Pengamat Sebut Pertemuan Dasco dengan Megawati-Puan untuk Matangkan PDIP Masuk Koalisi Prabowo

"Hal itu tentu tidak diinginkan, karena kekuasaan sepenuhnya akan di tangan eksekutif. Tentu hal ini sangat membahayakan demokrasi di tanah air," ujarnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin juga menyoroti isu perombakan kabinet atau bersih-bersih terhadap warisan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi apabila PDIP benar-benar bergabung. 

Menurutnya, langkah tersebut tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya menteri saat ini berasal dari partai politik pendukung.

Baca juga: Dasco dan Mensesneg Silaturahmi ke Kediaman Megawati, Bujuk PDIP Merapat ke Kabinet Prabowo?

"Bahlil (Ketua Umum Partai Golkar) misalnya, bila dibersihkan dari koalisi, tentu akan mendapat perlawanan dari Golkar. Begitu juga Zulhas (Ketua Umum PAN), PAN tentu tak menghendaki ketua umumnya digusur dari menteri," ucap Jamiluddin.

Jamiluddin memperkirakan, jika perombakan kabinet dilakukan, kemungkinan hanya akan menyasar menteri nonpartai seperti Menteri Kesehatan atau Menteri Koperasi, yang dinilai tidak memiliki dukungan politik kuat di parlemen.

"Kalau PDIP masuk koalisi, tampaknya akan komit. PDIP selama ini dikenal partai yang loyal bila berkoalisi. Karena itu, PDIP bila berkoalisi selalu sepenuh hati. PDIP tidak akan berdiri di dua kaki," tegasnya.

Namun demikian, dia berharap PDIP tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.

"Hal itu diperlukan agar DPR RI tidak mandul sama sekali. Jadi, demi demokrasi, PDIP perlu di luar pemerintahan. Semoga Megawati (Ketua Umum PDIP) tetap komit menjaga demokrasi di tanah air," ungkap Jamiluddin.

"Hanya dengan begitu akan tetap ada partai di luar pemerintahan yang berperan sebagai pengawas eksekutif," ucapnya.