Muhammadiyah Khawatir Polemik 4 Pulau antara Aceh dan Sumut Timbulkan Perpecahan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, khawatir akan timbulnya disintegrasi atau perpecahan imbas polemik empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipah, dan Panjang yang kini tengah disengketakan oleh Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Anwar pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan polemik ini.

Menurutnya jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan gesekan antar kedua belah pihak.

Anwar juga mengibaratkan polemik ini membuat perdamaian Aceh selama 20 tahun setelah berhentinya konflik bersenjata antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah terusik.

"Untuk itu kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya."

"Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu sja tidak mau hal itu terjadi," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (16/6/2025).

Anwar kembali mengingatkan terkait konflik bersenjata yang sempat terjadi puluhan tahun di Aceh antara pemerintah dan GAM.

Akibat konflik tersebut, banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak.

Namun, konflik itu akhirnya dapat berhenti ketika adanya kesepakatan perdamaian lewat Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Baca juga: Sengketa 4 Pulau, DPR: Lokasinya Memang Dekat Sumut, Tapi Secara Historis Itu Milik Aceh

Aceh, kata Anwar, pun menyongsong era baru setelah perdamaian tersebut disepakati yaitu pemberian otonomi khusus, hingga penarikan pasukan TNI dan Polri.

"Karena konsistennya kita dalam mematuhi kesepakatan yang ada, maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan Pemprov Sumut terkait kepemilikan empat pulau tersebut.

Dia menegaskan bahwa empat pulau itu adalah bagian dari Provinsi Aceh yang sah.

“Bagaimana kita duduk bersama, itu hak kita. Kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan. Itu saja,” kata sosok yang akrab disapa Mualem pada Jumat (13/6/2025) dikutip dari Serambinews.com.

Mualem mengungkapkan pernyataannya tersebut berlandaskan dasar hukum dan sejarah yang kuat atas kepemilikan keempat pulau tersebut.

Sehingga, dia berharap agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mencopot keputusan yang menetapkan empat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Sumut.

“Itu (empat pulau) hak kita, kewajiban kita, kewajiban kita pertahankan. Seperti mana yang telah kita ketahui, pulau itu adalah milik kita, milik Pemerintahan Aceh,” tuturnya.

Mualem menegaskan bakal berbicara dengan Prabowo terkait polemik ini jika komunikasinya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak membuahkan hasil.

“Insya Allah seperti itu, itu (bahas dengan Prabowo) tahap terakhir jika semuanya tidak mempan. Dan Alhamdulillah saya yakin beliau komitmen. Insya Allah kita doakan bersama,” jelasnya.

Bobby Siap Terima Apapun Keputusannya

Sementara, Gubernur Sumut, Bobby Nasution mengaku siap terkait apapun keputusan sengketa empat pulau antara provinsi yang dipimpinnya dengan Aceh.

Dia mengungkapkan saat ini, penyelesaian terkait sengketa tersebut tengah dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bobby mengatakan jika memang empat pulau tersebut diputuskan milik Aceh, maka dia menegaskan siap untuk menerimanya.

"Ya kalau mau diserahkan, kembali ke mana pun, kembali ke Aceh, ya, kami pasti ikut,” ucapnya di Kota Pematangsiantar, Sumut, Minggu (15/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Bobby, Pemprov Sumut tidak punya kewenangan untuk menahan empat pulau itu, apalagi mengambilnya.  

"Enggak ada urusan kami mau menahan, mau meminta, mau mengambil, enggak ada urusan kami," ucapnya mengakhiri.

Prabowo Putuskan Pekan Ini

Terkait polemik ini, Prabowo memutuskan akan mengambil alih sengketa empat pulau tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hal itu disepakati setelah dirinya berkomunikasi dengan Prabowo.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.

Dasco mengatakan, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut sudah bisa rampung pekan ini.

"Dalam pekan depan (pekan ini) akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," jelasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Serambinews.com dengan judul "Mualem Tegaskan Tak Ada Ruang Negosiasi dengan Sumut Soal 4 Pulau di Singkil"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)(Serambinews.com/Rianza Alfandi)(Kompas.com/Teguh Pribadi)