RTA Sebut Sengketa 4 Pulau Juga Dipicu Karena Absennya Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Wilayah

TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Rabithah Thaliban Aceh (PB RTA), menyebutkan akar polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini juga karena absennya pemerintah Aceh dalam pengelolaan wilayah terluar selama hampir dua dekade terakhir.

Adapun, keempat pulau yang berpolemik tersebut yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Ketua Umum PB RTA, Miswar Ibrahim Njong, mengatakan bahwa selama ini, Pemerintah Aceh tidak benar-benar memosisikannya sebagai bagian dari agenda pembangunan.

“Pulau-pulau ini seolah baru kita ingat ketika hendak hilang," kata Ketua Umum PB RTA, Miswar Ibrahim Njong, Minggu (15/6/2025), dikutip dari Serambinews.com.

"Kita terkejut kehilangan sesuatu yang selama ini kita abaikan,” tambahnya.

Keempat pulau itu, kata Miswar, harusnya sejak lama masuk dalam peta pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi wisata, kelautan, pertahanan, dan ekonomi biru.

Namun, tidak ada arah pembangunan yang jelas untuk itu, sehingga memperlihatkan bahwa Aceh masih dikuasai politik jangka pendek, bukan visi jangka panjang.

Oleh karena itu, RTA lantas menyampaikan tiga desakan strategis kepada Pemerintah Aceh, yaitu segera membentuk tim lintas disiplin yang terdiri dari ahli hukum, sejarah, geospasial, dan tata batas untuk memperkuat advokasi wilayah Aceh secara konstitusional dan faktual.

Kemudian, menyusun rencana strategis pembangunan kawasan pulau-pulau terluar berbasis data dan potensi wilayah--mulai dari sektor pariwisata, perikanan tangkap, hingga jalur perdagangan dan pertahanan maritim.

“Mengadopsi pendekatan pembangunan partisipatif dan inklusif yang melibatkan masyarakat adat, akademisi, ulama, serta komunitas sipil,” ucap Miswar.

Miswar pun menegaskan bahwa sengketa ini bukan hanya momentum untuk memperbaiki tata kelola wilayah perbatasan.

Baca juga: Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Berpotensi Memecah Belah Bangsa Jika Tidak Diselesaikan dengan Hati-hati

Namun, juga sebagai pengingat bagi Pemerintah Aceh untuk segera keluar dari siklus pembangunan reaksioner dan politik rente.

“Aceh butuh imajinasi besar tentang pembangunan masa depan wilayahnya. Kita tidak boleh hanya meributkan wilayah saat ia hilang dari peta."

"Pulau-pulau itu akan tetap jadi milik kita jika sejak awal kita rawat, bangun, dan jadikan bagian dari hidup kita,” pungkasnya.

Desak Prabowo Kembalikan 4 Pulau 

Tak hanya kepada Pemerintah Aceh saja, RTA juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengembalikan keempat pulau tersebut kepada Aceh, sebagai bagian dari keadilan sejarah, kedaulatan administratif, serta pemulihan kepercayaan rakyat Aceh terhadap negara.