DPR Respons Banyak Purnawirawan TNI-Polri Jabat Komisaris di BUMN: Jangan Terjebak Stigma Negatif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid merespons pemerintah menunjuk sejumlah pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN.

Menurut Nurdin hal tersebut sebagai bagian dari strategi nasional untuk menguatkan tata kelola dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki para purnawirawan.

Menurutnya bergabungnya pensiunan TNI/Polri di jajaran komisaris jauh dari bentuk politisasi jabatan, tapi pemerintah hendak memanfaatkan pengalaman manajerial dan kepemimpinan mereka.

“Kita jangan terjebak dalam stigma negatif. Banyak dari purnawirawan ini punya pengalaman lapangan, kemampuan organisasi, dan rekam jejak pengabdian yang kuat. Penempatan mereka sebagai komisaris BUMN bisa membawa semangat kedisiplinan dan loyalitas pada kepentingan bangsa,” kata Nurdin kepada wartawan, Sabtu (21/6/2025).

Nurdin menyebut tidak ada yang salah dalam penunjukan para purnawirawan sepanjang prosesnya dilakukan secara profesional dan atas pertimbangan kompetensi.

Baca juga: Sosok Sudaryono, Orang Dekat Prabowo yang Kini Jadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia

Misalnya kata dia, penunjukan itu telah melewati pertimbangan soal loyalitas, jaringan luas, pemahaman terhadap stabilitas nasional, dan punya daya tahan terhadap tekanan.

“Pensiunan TNI dan Polri bukan sekadar aparat keamanan, tapi juga kader bangsa yang telah terbukti loyal pada negara. Mereka punya jaringan luas, pemahaman terhadap stabilitas nasional, dan daya tahan terhadap tekanan. Ini penting dalam menghadapi tantangan korporasi BUMN yang makin kompleks,” jelas dia.

DPR kata dia, juga akan mendorong Kementerian BUMN untuk tetap mengevaluasi kinerja para purnawirawan yang ditunjuk secara berkala.

Baca juga: Istana Tepis Isu Rangkap Jabatan Wakil Menteri Jadi Komisaris: Tak Langgar Putusan MK

Tujuannya untuk memastikan kontribusi mereka benar-benar berdampak terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

“Dukungan kami bukan berarti tanpa syarat. Kami ingin penempatan ini berbasis kompetensi dan integritas, bukan sekadar balas jasa. Tetapi kami percaya, banyak dari para purnawirawan itu yang punya kapasitas dan dedikasi tinggi terhadap pembangunan bangsa,” tutup Nurdin.

Diketahui, sejumlah purnawirawan TNI-Polri memang mendapatkan jabatan komisaris di era Presiden Prabowo Subianto ini.

Di antaranya seperti Komjen (Purn) Mochamad Iriawan di Pertamina, Komjen (Purn) Suntana di Pelindo, Irjen (Purn) Rudi Antariksawan di Jasa Marga, Irjen (Purn) Istiono di PT PP, Letjen (Purn) Bambang Ismawan di Bukit Asam, dan masih banyak lagi.