HKTI Akhiri Dualisme, Moeldoko: Kita Telah Pilih Wamentan Sudaryono Jadi Ketua Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah lebih dari satu dekade terbelah dua, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akhirnya bersatu kembali. Dalam Musyawarah Nasional ke-10 HKTI, Kamis (26/6/2025), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025–2030.

Pemilihan ini menjadi babak baru bagi organisasi yang sebelumnya terpecah antara kubu Moeldoko dan Fadli Zon.

Dalam rapat pimpinan, Moeldoko menyatakan bahwa HKTI kini satu suara dan mempercayakan kepemimpinan kepada Sudaryono.

“Dalam rapat pimpinan, kita telah memilih, menunjuk, dan mempercayakan Bapak Wamentan, Bapak Sudaryono, untuk memimpin HKTI ke depan,” kata Moeldoko di hadapan ratusan pengurus HKTI dari berbagai daerah.

Sudaryono langsung berdiri dan memberi hormat kepada para senior serta peserta Munas.

Dukungan kepadanya juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Oesman Sapta Odang (OSO).

Amran menekankan pentingnya menjaga soliditas dan meminta Sudaryono merangkul semua pihak dalam tubuh HKTI.

“Kita buka lembaran baru. Biarkan semua masuk Pak Dar. Jabatan apa saja. Kalau perlu, Sekjen-nya lima, Bendahara-nya lima. Biarkan saja,” ujarnya.

Baca juga: Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Segera Dibahas Pimpinan DPR

Sementara itu, OSO menegaskan bahwa penyatuan ini merupakan harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengaku telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo yang berharap HKTI solid dan aktif turun ke desa-desa demi melindungi petani.

“Petani itu tulang punggung dan salah satu kekuatan bangsa,” tegas OSO.

Dalam sambutannya, Sudaryono menekankan bahwa ia akan bekerja keras memperjuangkan petani dan mengangkat HKTI sebagai mitra strategis pemerintah.

“Saya anak petani, dan saya tahu betul apa yang dirasakan para petani di lapangan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Ia berkomitmen mengatasi berbagai masalah pertanian, seperti distribusi pupuk yang tidak merata, harga komoditas yang fluktuatif, serta birokrasi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia juga menjanjikan revitalisasi organisasi melalui pendekatan teknologi dan kolaborasi lintas lembaga.

“Harus gaspol demi swasembada pangan seperti visi Presiden Prabowo,” tegasnya.