Anggota DPR PDIP Semprot Fadli Zon usai Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 98, Desak Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, menyemprot Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, setelah menyebut tidak ada pemerkosaan masal saat tragedi Mei 1998 dalam rapat kerja (raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Mercy mengatakan pernyataan Fadli yang disampaikan dalam wawancara di IDN Times beberapa waktu lalu itu telah melukai hatinya yang juga merupakan aktivis perempuan.

"Dapat kami sampaikan statement Bapak beberapa waktu lalu cukup melukai kami semua, terutama kami sebagai aktivis perempuan," katanya dikutip dari YouTube Parlemen TV.

Dia lalu menceritakan pengalamannya ketika menjadi anggota tim pencari fakta Komnas Perempuan untuk mengumpulkan laporan kekerasan seksual yang terjadi saat konflik Maluku pada tahun 1999-2001.

Dalam laporannya, tidak ada korban kekerasan seksual yang berani untuk melaporkan ke aparat penegak hukum saat itu.

Mercy menilai hal itu cukup wajar, sehingga data faktual dari negara terkait korban kekerasan seksual di era Reformasi begitu minim.

"Tidak ada satupun korban berani untuk menyampaikan kasus kekerasannya karena saat itu mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi saat kerusuhan Mei 98," tegasnya.

"Kami berproses bersamaan sampai dokumen ini (TGPF) dihasilkan, penyusunan huridoc atau human right documentation, kami susun dengan Komnas Perempuan pada saat itu," sambung Mercy.

Baca juga: Fadli Zon Kembali Bicara soal Pemerkosaan Massal 1998, Pertanyakan Bukti TSM: Harus Ada Fakta Hukum

Ia mengaku marah atas pernyataan Fadli tersebut karena tidak sesuai dengan temuannya saat masih menjadi anggota tim pencari fakta.

Selain itu, Mercy juga tidak terima dengan pernyataan dari politikus Gerindra tersebut lantaran pada saat itu, aktivis perempuan dan korban kekerasan seksual hidup dalam ancaman.

Pernyataan Fadli, kata Mercy, seakan meragukan semua temuan terkait adanya kekerasan seksual secara massal yang terjadi saat tragedi Mei 98.

"Bapak kami dalam tekanan dan ancaman. Sehingga kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran dan sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti," tegasnya.

Mercy pun mendesak Fadli meminta maaf kepada publik atas pernyataannya tersebut.

"Kami sangat berharap permintaan maaf mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf karena korban benar-benar terjadi."

"Komnas Perempuan tidak bisa mempublikasikan karena ini menyangkut harkat martabat ke publik," tuturnya.

Mercy menambahkan jika memang Fadli masih tidak percaya terkait terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 98, maka bisa memintanya ke Komnas Perempuan.

Fadli Zon Sebut Tak Ada Bukti Pemerkosaan Mei 1998

Sebelumnya, Fadli mengungkapkan tidak ada pemerkosaan massal yang terjadi dalam tragedi Mei 1998.

Adapun pernyataannya ini saat ditanya soal penulisan revisi buku sejarah Indonesia yang minim soal sejarah perempuan.

Dia mengeklaim tidak ada bukti kuat terkait adanya pemerkosaan massal tersebut.

"Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita gak pernah tahu, ada gak fakta keras kalau itu kita bisa berdebat."

"Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada," katanya dikutip dari YouTube IDN Times.

Bahkan, Fadli sempat mengaku telah membantah terkait temuan TGPF di era Presiden Habibie soal pemerkosaan massal saat Mei 1998.

Dia justru menegaskan perlunya adanya fakta sejarah yang bisa mempersatukan bangsa.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)