Di DPR, Fadli Zon Tetap Ragukan Pemerkosaan Massal Tragedi Mei 1998

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud)) Fadli Zon kembali menyuarakan keraguannya terhadap terjadiya pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Gedung Parlemen, Fadli menyatakan bahwa ia tidak menolak adanya kekerasan seksual saat kerusuhan terjadi, namun mempertanyakan keabsahan istilah “massal” yang menurutnya bermakna sistematis dan terstruktur.

“Saya siap sebagai seorang sejarawan dan peneliti untuk mendiskusikan ini. Tidak ada denial sama sekali,” tegas Fadli di hadapan anggota dewan, Rabu (2/7/2025).

Fadli menuturkan bahwa selama lebih dari dua dekade, ia aktif mengikuti perdebatan terkait isu pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998.

Ia bahkan merujuk laporan Majalah Tempo dan hasil investigasi Sidney Jones, seorang aktivis HAM internasional, yang disebutnya mengalami kesulitan menemukan korban langsung dalam penyelidikan.

Menurut Fadli, klaim pemerkosaan massal harus ditelaah dengan bukti yang lebih kuat dan dokumentasi yang akurat.

Ia juga menyinggung potensi manipulasi narasi oleh kekuatan asing, yang bisa memperkeruh situasi sosial-politik Indonesia kala itu.

"Jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing. Misalnya, sebelum melakukan perkosaan massal meneriakkan 'Allahu Akbar'. Itu ditulis, dan juga disebut pelakunya berambut cepak, diarahkan ke militer. Ini narasi yang harus diteliti lebih dalam," ujarnya.

Pernyataan serupa sebelumnya juga telah disampaikan Fadli dalam sejumlah siniar dan forum akademik.

Baca juga: Eks TGPF Ungkap Fakta Pemerkosaan 1998: Mencekam, Korban Trauma, Pertemuan Kostrad Disorot

Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin Fadli Zon tengah menyusun ulang versi sejarah nasional Indonesia.

Naskah tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 mendatang. Proyek ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, mencakup periode prasejarah hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembaruan sejarah nasional ini disebut akan memuat beragam temuan sejarah baru yang diklaim lebih akurat dan bebas dari narasi sepihak.