4 Poin Pernyataan Hasto Kristiyanto setelah Dituntut 7 Tahun Penjara: Minta Kader PDIP Tetap Tenang

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyampaikan pernyataan setelah dituntut tujuh (7) tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan penjara.

Adapun sidang pembacaan tuntutan terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019 Harun Masiku dan perintangan penyidikan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025)

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto meminta Majelis Hakim Tipikor untuk memerintahkan agar Hasto tetap ditahan.

JPU KPK membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman.

Setelah sidang pembacaan tuntutan, Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada awak media, berikut poin-poinnya:

Sudah Saya Perkirakan Sejak Awal

Dalam pernyataannya, Hasto mengaku dirinya sudah memperkirakan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa KPK tersebut sejak awal. 

Menurutnya, perkiraan tersebut sudah dia prediksi saat memilih sikap politik. 

"Bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan," kata Hasto.

Sudah Diperhitungkan Risikonya

Kemudian, Hasto menyebut, dirinya sudah mengkalkulasi risiko dari kriminalisasi.

Baca juga: Sepak Terjang Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang Dituntut 7 Tahun Penjara

Namun, menurutnya, kriminalisasi hukum oleh kekuasaan tersebut tidak diakui.

"Sejak awal, saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan," ujar Hasto.

"Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Hasto Kristiyanto bertekad, dirinya tetap menghadapi proses hukum dengan tegar.

"Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak," tambahnya.

Tidak Ada Motif 

Kemudian, Hasto menyatakan kebenaran tetaplah kebenaran, dan dirinya tetap yakin tidak bersalah.

"Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya," paparnya.

Minta Kader PDIP Tenang

Selanjutnya, Hasto Kristiyanto meminta agar para kader PDI Perjuangan untuk tetap tenang.

"Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang percaya pada hukum. Meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan," jelasnya.

"Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya," imbuh Hasto.

"Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka merdeka saja kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka!" pekiknya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)