Kementerian PU Tanggapi Rencana Pemkot Depok Bangun Stadion Berstandar FIFA: Jangan Besar-besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) mengakui mendapat permohonan dari Walikota Depok Supian Suri untuk membangun stadion berstandar FIFA di Kota Depok.

Terhadap rencana tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah, mengingatkan agar sejatinya pembangunan stadion sepakbola tidak perlu besar-besar. 

Sebab hal itu akan berpengaruh pada biaya operasional stadion tersebut.

"Kita juga lihat, dalam hal membangun stadion jangan terlalu besar, karena besar-besar stadion itu kan nanti operasi pemeliharaannya juga besar banget," kata Essy dalam jumpa pers di kantor Kementerian PU RI, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Sementara terkait rencana pembangunan stadion di Depok, Essy menyatakan Pemerintah Kota Depok telah mengirimkan desain atau konsep stadion yang akan menjadi kebanggaan warga Depok tersebut.

Kata dia, berdasarkan desain atau konsep yang diterima Kementerian PU, ada peningkatan jumlah kapasitas penonton dari semula dua ribu menjadi 20 ribu.

"Nah, dia (Pemkot Depok) belum ada apa-apa sebenarnya, baru meminta dan memberikan konsep desain. Sekitar 20 ribu (kapasitas penonton), kalau nggak salah ya, konsep desain itu," ucap Essy.

Perihal lokasi, Essy menyebut stadion itu akan dibangun di dekat ruas jalan tol.

Adapun lahan tempat stadion yang akan dibangun itu merupakan tanah milik Wali Kota Supian Suri.

"Pak Wali Kota Depok ini, dia memang punya tanah, katanya bekas BLBI, saya juga nggak tahu tanahnya di mana, pokoknya katanya dekat tol," tutur dia.

Kementerian PU kata Essy, memang menjalin kerja sama dengan PSSI dan Kemenpora untuk membangun dan memperbaiki stadion sepak bola di Indonesia.

Saat ini sudah ada 21 stadion yang direnovasi untuk klub di Liga 1 dan Liga 2 dengan kapasitas penonton yang lebih banyak. 

"Ini masih ada tambahan, katanya, karena memang ada (stadion) Liga 1 yang belum kita tangani. Seperti Mandala Krida Jogja, terus yang PSM Sudiang yang tahun ini kita akan lakukan, dan juga ada yang Kediri," kata dia.

"Karena pada saat yang di Kediri itu yang Brawijaya, itu kurang layak untuk dilakukan dan kelihatannya akan digunakan nanti yang kabupaten," tukas Essy.