Cak Imin Kaget Ada PSK di IKN: Waduh!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, merespons kaget kabar maraknya praktik prostitusi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ia meminta pengecekan langsung di lapangan.

"Waduh, masa iya?" ujar Muhaimin Iskandar, akrab disapa Cak Imin, saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia menilai informasi soal pekerja seks komersial (PSK) di sekitar wilayah IKN sangat serius dan mendesak untuk diverifikasi.

“Waduh, gawat gawat gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek, ini harus dicek,” tegasnya.

Fenomena ini pertama kali mencuat setelah sejumlah PSK mengaku mulai melirik kawasan IKN sebagai “lahan baru” akibat tingginya permintaan dari kalangan pekerja proyek.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam laporan investigatif Tribun Kaltim, Mei 2025.

Baca juga: Sosok Budiyanto Hadinagoro, Relawan Militan Prabowo, Tantang Duel MMA Roy Suryo di Ring Tinju

Modus operandi para PSK kini telah bergeser secara daring, melalui media sosial dan aplikasi perpesanan instan. Layanan ditawarkan secara sistem booking online, lengkap dengan katalog foto serta daftar tarif yang bervariasi.

Pemerintah daerah melalui Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang membawahi wilayah sekitar IKN, mengonfirmasi telah memantau aktivitas prostitusi online sejak tiga bulan terakhir.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU, Rakhmadi, menyatakan pihaknya bertindak berdasarkan laporan warga dan perangkat desa.

“Terkait dengan kegiatan praktik prostitusi online di IKN, memang kami sudah melakukan pemantauan sejak tiga bulan lalu,” ujar Rakhmadi, Selasa (6/5/2025).

Ia menjelaskan, laporan yang diterima menyebutkan peningkatan aktivitas mencurigakan di sejumlah titik yang dahulu sepi sebelum pembangunan IKN berlangsung.

Penertiban dilakukan secara bertahap, tetapi aktivitas prostitusi daring terbukti sulit diberantas karena bersifat tersembunyi dan mobile.

Baca juga: Ada Pungli di IKN: Masyarakat Diminta Bayar untuk Masuk, Otorita Bilang Itu Ilegal

Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembinaan dan pendekatan persuasif untuk menekan kegiatan tersebut. Namun, pengawasan ekstra dianggap sangat penting mengingat IKN dirancang sebagai kota masa depan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan.

Fenomena ini menjadi sorotan publik karena muncul di tengah ambisi besar pemerintah membangun pusat pemerintahan baru yang modern dan beretika. Pengawasan terhadap dinamika sosial dan ekonomi sekitar IKN kini menjadi tantangan tersendiri.