Mendagri Soroti Belum Jelasnya Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti belum jelasnya lokasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti belum jelasnya lokasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, (7/7/2025)
"Nah yang kita agak prihatin adalah Papua Pegunungan. Saya ingin bicara langsung dengan pak John Tabo (Gubernur Papua Pegunungan John Tabo)," kata Tito.
Mendagri ingin menanyakan langsung kepada Gubernur Papua Pegunungan mengenai lokasi mana yang dipilih untuk membangun Kawasan Pusat Pemerintahan. Apakah akan di Distrik Walesi sesuai dengan konsep lama, atau di Gunung Susu Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya yang jaraknya 40 Km dari Wamena.
"Harus diputuskan segera. Kalau nggak diputus-putuskan, bagaimana mau dilaksanakan pembangunan?" kata Tito.
Menurut Mantan Kapolri tersebut belum kunjung dibangunnya Kawasan Pusat Pemerintahan di Papua Pegunungan bukan karena terhambat di Pemerintah Pusat, melainkan Pemerintah Daerah sendiri. Padahal kata Tito pemekaran Papua Pegunungan sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu.
"Persoalannya adalah pada daerah lokal sendiri, Pemda, yang belum memutuskan mau di mana. Ini hampir tiga tahun 2022-2025, semenjak dibentuk," katanya.
Untuk daerah otonomi baru lainnya kata Tito sudah berjalan baik. Misalnya, lokasi tanah di Papua Barat Daya, yang sudah clear and clean. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan di wilayah tersebut ditargetkan rampung 2028.
"Tapi kita upayakan lebih cepat lagi. Termasuk untuk kantor-kantor, Polda, TNI, Kejaksaan, dengan jarak yang nggak tahu jauh dari situ," katanya.
Begitu juga kata Tito di Papua Tengah, lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan juga sudah jelas dan siap dibangun. Pihaknya kata Tito sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana pembangunan bukan hanya untuk Kantor Pemda, tapi juga kantor Forkopimda
"Saya kira yang paling cepat, Papua Tengah, yang paling siap sudah. Progresnya paling bagus. Tanahnya dari awal sudah clear and clean," katanya.
Sementara itu untuk Papua Selatan kata Tito sudah ada kemajuan. Namun masalahnya lokasi ke kawasan Pusat Pemerintahan terbilang cukup jauh yakni 50 Km.
Baca juga: Papua Pegunungan Belum Punya Kantor Pusat Pemerintahan, Gubernur John Tabo: Kita Sewa Kecil-kecilan
"Perlu dipikirkan gimana caranya untuk ada jalan nanti ke sana," pungkasnya.
Pemerintah Efisiensi TKD, Guru Besar UPI Sarankan Pemerintah Daerah Tak Bergantung Dana dari Pusat |
![]() |
---|
Ucapan Rasis Picu Ricuh di Elelim Yalimo Papua Pegunungan, Puluhan Siswa SMA Bakar Kios |
![]() |
---|
Mendagri Berterima Kasih Atas Dukungan Komisi II DPR terhadap Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026 |
![]() |
---|
Mendagri Tito Klaim Kenaikan Pajak Daerah Bukan karena Efisiensi, Singgung Gejolak Protes di Pati |
![]() |
---|
Mendagri Sebut Banyak Anggota DPRD 'Bedol Desa' Gegara Kasus Korupsi Pembahasan APBD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.