Angka Stunting Bakal Diintegrasikan jadi Satu Data, Menko PMK: agar Kebijakan Akurat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan kebijakan penanggulangan stunting tidak bisa lagi dilakukan secara seragam, melainkan harus berbasis data yang akurat.

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya.

Ini bukan sekedar anak pendek-stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. 

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Pratikno usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko PMK dan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

"Jadi, kita tahu betul di mana masalahnya, apa sebabnya, dan kemudian intervensinya seperti apa. Indonesia terlalu besar, Indonesia terlalu beragam untuk diberlakukan kebijakan secara seragam. Oleh karena itu, akurasi data menjadi sangat penting," ungkap Pratikno melalui keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025). 

PKS antara Kemenko PMK dengan BPS ini menjadi kerja sama strategis ketiga dalam orkestrasi integrasi data stunting. 

Baca juga: Intervensi Gizi dan Penguatan Program KB Jadi Kunci Turunkan Stunting

Setelah sebelumnya Kemenko PMK menjalin kerja sama serupa dengan Kementerian Kesehatan serta Kemendukbangga/BKKBN. 

Dengan keterhubungan data lintas sektor, Menko PMK berharap kebijakan yang disusun akan semakin tajam dan tepat sasaran.

"Sehingga, kami di Kemenko PMK siap melakukan orkestrasi dengan perangkat kebijakan yang lebih akurat. Kita sebutnya sebagai Precision Policy," ujar Pratikno.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dan Sesmenko PMK Imam Machdi, serta disaksikan langsung oleh Menko PMK Pratikno dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Sesmenko PMK Imam Machdi menyampaikan, penandatanganan PKS ini ditujukan untuk memberikan dukungan dalam satu data stunting.

Sehingga bisa memberikan precision policy di bidang stunting dan pembangunan manusia pada umumnya.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, Pemerintah Bentuk Dream Team

Penandatanganan PKS mencakup tiga ruang lingkup utama integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional BPS dengan data dari Kemenkes, Kemendukbangga/BKKBN; menyusun indikator dan pemodelan di bidang stunting serta simulasi intervensi berbasis Artificial Intelligence (AI); dan pengembangan dashboard orkestrasi sebagai alat bantu pembuatan kebijakan.

"Kita akan menyusun model dan indeks kerawanan stunting yang bisa kita identifikasi dengan baik. Kita sangat berharap ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat," kata Imam.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan komitmen penuh BPS untuk mendukung orkestrasi data nasional. 

Ia menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mencakup 285,8 juta individu dan 93 juta keluarga, dan telah mampu mengidentifikasi karakteristik penting dari keluarga yang berisiko stunting.

Situasi Stunting di Indonesia

Meski prevalensi stunting menurun menjadi 21.5 persen pada 2023, angka ini masih di atas target nasional sebesar 14%. 

Provinsi seperti Papua Tengah dan NTT mencatat angka tertinggi.

Penyebab Utama Stunting

Malnutrisi ibu saat hamil atau menyusui

ASI eksklusif tidak diberikan

MPASI berkualitas rendah

Infeksi kronis seperti TBC atau cacingan

Sanitasi buruk dan akses air bersih terbatas

Pola asuh yang kurang tepat

Dampak Jangka Panjang

Gangguan perkembangan otak dan kemampuan belajar

Risiko lebih tinggi terkena penyakit metabolik seperti diabetes dan obesitas

Produktivitas rendah saat dewasa

Pencegahan Efektif

Dilakukan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):

Konsumsi gizi seimbang oleh ibu hamil dan menyusui

ASI eksklusif selama 6 bulan

MPASI kaya protein hewani setelah 6 bulan

Imunisasi lengkap dan rutin ke posyandu

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)