Komisi X DPR Siap Fasilitasi Dialog soal Polemik Larangan Study Tour Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR merespons soal polemik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang melarang sekolah mengadakan study tour. 

Adapun aturan tersebut berbuntut pada sejumlah kepala daerah di wilayah Jawa Barat yang tidak menjalankan aturan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhamad Farhan menyatakan tidak melarang study tour di sekolah-sekolah selama memenuhi tujuan edukatif.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna juga mengambil kebijakan sejenis.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara pihak yang pro dan kontra. 

“Kami siap memfasilitasi dialog terbuka antara Pemprov Jabar dan para kepala daerah kabupaten/kota guna mencari jalan tengah yang produktif dan berpihak pada siswa,” ujar Lalu kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Perbedaan sikap inilah yang mendorong Komisi X DPR turun tangan sebagai mediator agar tercapai kesepakatan yang tidak merugikan siswa maupun orang tua.

Lalu menilai kegiatan study tour tetap bisa dilaksanakan jika memenuhi tiga syarat utama, yakni, memiliki nilai edukasi yang jelas bagi peserta didik, tidak memberatkan orang tua dari sisi biaya,  dan memberikan manfaat nyata bagi siswa, baik akademik maupun sosial.

Selain itu, Legislator PKB itu mendorong adanya indikator keberhasilan yang terukur, agar manfaat kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara edukatif maupun administratif.

“Pihak sekolah perlu merancang program study tour secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan komite sekolah dan dinas pendidikan dalam proses perencanaannya,” ujarnya.