PNBP Naik, Kinerja Meningkat, Kementerian Hukum Prioritaskan Program Presiden Prabowo
Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa capaian Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Editor:
Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa capaian Kemenkum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan yang masuk.
Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.
Capaian itu mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, yaitu dari 98,44% menjadi 99,59%.
Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271.349.516.152,- atau naik 1,04% dibandingkan triwulan II tahun 2024 Rp268.533.216.195,-.
PNPB sendiri adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas manfaat langsung maupun tidak langsung dari:
- Layanan publik (misalnya pembuatan paspor, SIM, izin usaha)
- Pemanfaatan sumber daya alam (seperti minyak, gas, hutan, perikanan)
- Pengelolaan kekayaan negara (dividen BUMN, royalti, penjualan aset)
- Pengelolaan barang milik negara dan dana pemerintah
- Hak negara lainnya
Supratman menjelaskan, dalam pelayanan badan usaha, di triwulan II ini Kemenkum fokus mendukung program Presiden Prabowo untuk pendirian Koperasi Daerah Merah Putih.
Hingga saat ini, Kemenkum telah memfasilitasi pendaftaran 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum
“Kemenkum sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, TNI/Polri, dan Pemda setempat. Layanan ini didukung transformasi digital layanan publik mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” ucap Supratman di gedung BPSDM Kemenkum, Selasa (29/7/2025).
Dalam kurun waktu April-Juni ini, Kemenkum juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada empat atlet sepak bola putri. Mereka adalah Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon.
Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menerima 82.661 permohonan KI yang didominasi oleh permohonan hak cipta sebanyak 41.855 dan permohonan merek sebanyak 33.613.
Permohonan lainnya adalah paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta mutasi dan lisensi.
Total penyelesaian permohonan KI selama semester I 2025 adalah sebanyak 192.187. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan semester I Tahun 2024, yang saat itu diselesaikan sebanyak 109.326 permohonan.
Dari layanan KI, Kemenkum memperoleh PNBP triwulan II sebesar sebesar Rp240.858.057.844,- Jumlah ini naik 11,24% dibandingkan triwulan II tahun 2024 yang berjumlah Rp 216.502.871.826,-
BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah, Menkum: Tak Perlu Revisi UU Kementerian Negara |
![]() |
---|
Rapat Perdana Tim Perumus Revisi UU Hak Cipta Digelar Rabu Besok |
![]() |
---|
Pemerintah Siapkan Kementerian Haji dan Umrah, Perpres Segera Terbit |
![]() |
---|
Prabowo Sebut Revisi UU Haji & Umrah Bukan untuk Mengubah Esensi Tapi Menyempurnakan Sistem |
![]() |
---|
Menteri Hukum Sebut Belum Ada Pembahasan Amnesti untuk Immanuel Ebenezer |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.