Ketua Umum Muhammadiyah: BPKH Harus Tetap Terpisah Dalam Pengelolaan Dana Haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam. 

Menurutnya, BPKH harus tetap berdiri secara terpisah dan tidak diintervensi oleh kepentingan lain agar pengelolaan dana haji tetap kuat, tajam, dan tepat sasaran.

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” ujar Haedar melalui keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

Haedar juga mendorong agar BPKH fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi umat. 

Sehingga tidak sekadar program simbolik, tetapi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di akar rumput.

“Harus ada program-program utama atau pilihan untuk memberikan dampak langsung kepada umat,” katanya. 

Dirinya menilai pentingnya revitalisasi program keumatan yang berpijak pada komunitas. 

Ia menyebut bahwa penguatan peran BPKH dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan riil umat.

“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” katanya. 

Dana haji tidak hanya harus aman dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan umat secara berkelanjutan.