Radian Syam: Perlu Kolaborasi Persatuan untuk Memperkuat Demokrasi di Era VUCA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dosen Hukum Tata Negara STIH IBLAM Radian Syam mengungkapkan bahwa demokrasi saat ini menghadapi tantangan besar

Pasalnya, demokrasi berada dalam pusaran kondisi yang dikenal sebagai VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity yaitu realitas global yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas tinggi.

Karena itu, kata Radian Syam, perlu penguatan institusional dan kerja kolaboratif berbagai elemen bangsa untuk memperkuat demokrasi di era VUCA. 

Baca juga: Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono Dikukuhkan Sebagai Ketua Ikatan Alumni STIH IBLAM

Hal ini disampaikan Radian Syam saat melaunching dan membeda bukunya berjudul 'Mendayung Demokrasi di Era VUCA' di vOffice Event Space, Centennial Tower, Jalan Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dalam launching dan bedah buku tersebut, hadir sebagai narasumber, antara lain Sekjen HIPMI Anggawira; Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Rahmat Dwi Putranto; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Asril; Politisi Sukmo Harsono; dan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni.

"Dalam konteks ini, demokrasi sebagai sistem yang menjanjikan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan menghadapi tantangan besar. Jika demokrasi diibaratkan sebagai biduk yang sedang berlayar menuju pulau harapan, maka lautan VUCA adalah medan penuh gelombang yang harus dilalui dengan strategi dan daya tahan kelembagaan yang kuat," ujar Radian Syam di acara launching dan bedah buku tersebut.

Radian Syam mengatakan demokrasi saat ini tidak cukup hanya dengan prosedur elektoral yang rutin, melainkan membutuhkan adaptasi institusional yang kokoh agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian zaman.

“Kita sedang mendayung demokrasi dalam lautan yang tidak tenang. Institusi-institusi inti seperti ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum harus mampu bertransformasi, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mengarahkan bangsa di tengah badai perubahan," tandas dia.

Karena itu, kata Radian Syam, empat pilar demokrasi, yakni ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum, harus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan reformasi struktural. Pertama, tutur dia, diskusi di ruang publik saat ini sudah bergeser dari ruang fisik ke ruang digital karena perubahan teknologi.

"Namun, algoritma media sosial justru memperkuat polarisasi dan bias informasi. Diperlukan regulasi transparansi algoritma dan pembatasan dominasi komersial agar ruang publik kembali menjadi arena deliberatif yang inklusif," tutur dia.

Kedua, kata dia, legitimasi pemilu terancam oleh disinformasi dan manipulasi digital sehingga perlu penguatan regulasi, transparansi dana politik, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat keamanan siber untuk melindungi infrastruktur pemilu.

Baca juga: Akademisi Ungkap Pentingnya Transformasi Pendidikan Hukum di Era Digital

"Begitu partai politik, di tengah perubahan preferensi pemilih yang cepat dan fragmentasi sosial, partai politik dituntut untuk fleksibel, transparan, serta mampu melakukan kaderisasi berbasis meritokrasi. Reformasi internal dan pemanfaatan teknologi digital menjadi keniscayaan agar tetap relevan," ungkap dia.

Begitu juga dengan hukum. Menurut Radian Syam, ketertinggalan hukum dari realitas sosial dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor oportunistik. Dia menilai perlu sistem hukum yang responsif, independen, dan mampu menjawab tantangan global seperti kejahatan siber, pencucian uang, serta pelanggaran lintas negara.

Lebih lanjut, Radian Syam mengatakan memperkuat demokrasi di era VUCA bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Menurut dia, perlu kolaborasi erat antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menjaga ekosistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan, di mana dengan asta cita Presiden Prabowo saya yakin kita mampu melalui tantangan global saat ini, ujar Radian Syam yang juga Bendahara Umum APHTN HAN.

“Demokrasi yang kuat lahir dari kerja keras kolektif. Tanpa itu, kita hanya akan hanyut dalam ketidakpastian, kehilangan arah, dan terancam gagal mencapai cita-cita keadilan sosial,” imbuh Radian Syam.