Lemkapi Sebut Kerja Sama Polri dan Kementerian Imipas Cukup Strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyoroti nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antar Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menurut Edi Hasibuan kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.

"Kami melihat kerja sama ini sangat strategis dalam mendukung tugas masing-masing kedua institusi. Diharapkan ke depan, kerja sama yang sudah berjalan baik selama ini hasilnya lebih maksimal dan semakin baik dalam mendukung program asta cita Presiden Prabowo," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini melihat antara Kementerian Imipas dan Polri butuh kerja sama kelembagaan yang kuat untuk membantu tugas personilnya di lapangan.

Apalagi Polri adalah lembaga besar dengan jaringan yang sangat luas tentu sangat dibutuhkan Kementerian Imipas untuk membantu kinerjanya.

"Kita sambut kerja sama ini untuk kemajuan dua institusi yang semakin baik. Kita yakin kerja sama ini akan memberikan hasil yang semakin baik." kata Edi Hasibuan.

Polri dan Kementerian Imipas menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepolisian, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Penandatanganan dilaksanakan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penandatangan nota kesepahaman ini sangat penting di tengah terjadinya dinamika global yang dapat memengaruhi situasi dalam negeri.

Lebih lanjut, Sigit menyinggung soal kejahatan lintas negara atau Transnational Crime, seperti Illegal Fishing, penyelundupan senjata, narkoba, hingga kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.

"Ini tentunya menjadi satu PR ke depan yang harus kita hadapi, belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi, baik yang ada di pelabuhan internasional," kata Kapolri.

"Kita memiliki 96 pelabuhan yang tentunya ini juga selain jalur tikus kita juga harus menghadapi ini, karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya, ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan kemudian juga wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatannya," ucapnya.

Sigit mengungkapkan, sinergitas ini merupakan kunci untuk menjawab seluruh tantangan dan perkembangan dinamika saat ini.

Dengan kolaborasi seluruh kekuatan Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maka dapat bergerak mulai dari tingkat paling bawah hingga atas.

"Sehingga tentunya kekuatan ini kalau kita satukan, kita padukan, maka tentunya kita bisa bersama-sama melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung tugas kita agar bisa menjadi lebih optimal," ucapnya.