Lemkapi Sebut Kerja Sama Polri dan Kementerian Imipas Cukup Strategis

Menteri Agus Andrianto dalam kesempatan yang sama menekankan penandatanganan MoU tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk mempererat kolaborasi yang telah terjalin.

Kata dia, kerja sama Kementerian Imipas dan Polri menjadi tonggak penting bagi Kementerian Imipas sebagai kementerian yang baru dibentuk untuk membangun fondasi sinergi kelembagaan yang kuat.

Menurutnya hubungan historis dan tugas fungsional Kementerian Imipas tidak dapat dipisahkan dari peran sentral Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sinergi ini diharapkan menjadikan kita semakin solid. Tantangan di lapangan tidak akan dapat kita hadapi secara optimal tanpa kerja sama yang kuat dengan jajaran kepolisian, mengingat Polri memiliki jaringan yang luas dan kapabilitas yang teruji sebagai lembaga penegak hukum terbesar di negara ini,” ucap Agus.

Kerja sama yang dijalin Polri dan Kementerian Imipas di antaranya berupa sinergitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi tahanan, anak, dan warga binaan.

Kemudian ada juga kerja sama tentang tata kelola senjata api non-organik Polri/TNI, serta kerja sama terkait pendidikan dan pelatihan intelijen dasar atau investigasi bagi pegawai imigrasi.

Sekilas Tentang Lemkapi dan Edi Hasibuan

Lemkapi adalah lembaga yang melakukan kajian, riset kepolisian, dan menyoroti kinerja Polri yang didirikan mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr Edi Hasibuan.

Edi Hasibuan kini menjadi akademisi di Universitas Bhayangkara Jakarta. Ia kini dipercaya menjadi Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara.

Selain itu, Edi Hasibuan pun menjadi Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI).

Baca juga: Soroti Kejahatan Transnasional, Kapolri Jenderal Listyo Bakal Perkuat Pengawasan di 96 Bandara

ADIHGI dideklarasikan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/6/2025). Perkumpulan para dosen dan praktisi hukum ini mempunyai tujuan yang mulia di antaranya melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi dan melakukan kajian-kajian hukum serta mengakomodir kepentingan dosen dan praktisi hukum serta pemerhati hukum.