Cak Imin Serahkan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Berproses di DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAWA TIMUR - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin turut merespons aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati yang menuntut agar Bupati Pati Sudewo dimakzulkan karena dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat Pati.

Cak Imin mengaku, dirinya sudah membaca dan mengikuti pemberitaan soal desakan agar Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati, Jawa Tengah.

Sudewo dituntut warga mundur dari jabatan Bupati Pati buntut  kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Terhadap isu tersebut, PKB yang merupakan partai pendukung Sudewo di Pilkada Kabupaten Pati 2024 menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada DPRD Kabupaten Pati.

Baca juga: Buntut Demo Tuntut Bupati Sudewo Mundur, Puluhan Warga Pati Dirawat karena Sesak Napas-Patah Tulang

"Ya saya mendengar dan membaca berita, ya tentu mereka DPRD memiliki cara pandang dan fakta yang kita serahkan sepenuhnya kepada DPRD," kata Cak Imin kepada awak media saat ditemui di Kawasan Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Kamis (14/8/2025).

DPRD Kabupaten Pati memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kondisi Kapolsek Pati Kota yang Jadi Korban Kericuhan Demo Tuntut Sudewo Mundur

Terhadap proses tersebut, Cak Imin menegaskan kalau PKB ada pada posisi menunggu apa yang akan diputuskan DPRD Pati.

"DPRD melakukan langkah-langkah apa terhadap bupati saya serahkan," ucap Cak Imin.

Dalam Pilkada 2024, PKB menjalin koalisi dengan Partai Gerindra, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo dan PKN untuk mengusung Sudewo yang merupakan kader Gerindra berdampingan dengan Risma Ardhi Chandra dari PKB.

Terkini, warga Pati melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di alun-alun Kabupaten Pati menolak kebijakan Sudewo yang ingin menaikan PBB sebesar 250 persen dan menuntut agar Sudewo mundur.

Merespons aksi tersebut, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo dalam rapat paripurna DPRD Pati, Rabu (13/8/2025).

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, usulan hak angket sudah disepakati dan memenuhi syarat formal.

Ia menyebut, mayoritas anggota DPRD menyepakati usulan hak angket pemakzulan Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

"Anggota DPRD Kabupaten Pati yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 42 orang anggota dari 50 orang anggota," kata Badrudin, dikutip dari YouTube Tribun Jateng.

"Dengan demikian, pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan acara usul hak angket anggota DPRD Kabupaten Pati atas kebijakan Bupati Pati tepat pada pukul 13.13 WIB saya nyatakan dibuka," sambung dia.

Pansus hak angket ini diketuai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Bandang Waluyo dan wakilnya adalah anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Juni Kurnianto.

"Mereka segera bekerja usai seminggu terbentuk," ucap Badrudin.

Pansus hak angket dibentuk di tengah demonstrasi warga di depan Kantor Bupati Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Aksi demo besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati berlangsung sejak Rabu pagi.

Demonstrasi itu berujung ricuh menyebabkan puluhan korban dirawat di rumah sakit.

Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra dalam Pilkada Serentak 2024.

Mereka memperoleh 419.684 suara atau 53,53 persen dari 814.148 suara sah. 

Politikus Gerindra dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Februari 2025.