Aksi Demonstrasi di Pati
Warga Pati Bakal Gelar Demo di Kantor DPC 2 Partai, Dipicu Dugaan 'Penggembosan' Pansus Hak Angket
Warga pagi kembali bakal gelar demo. Kali ini bakal demo di kantor DPC Gerindra dan PDIP. Diduga elit kedua partai lakukan penggembosan Pansus
Penulis:
Muhammad Renald Shiftanto
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Warga Pati, Jawa Tengah kembali akan lakukan demo pada Jumat (19/9/2025) mendatang.
Demo tersebut digerakkan oleh Masyarakat Pati Bersatu (MPB) yang dulu menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Koordinator Lapangan (Korlap) MPB, Fajar Fajrullah mengonfirmasi hal tersebut.
Ia menuturkan, surat pemberitahuan aksi telah dikirimkan ke Polresta Pati.
“Sudah kami kirimkan semalam,” kata dia, Minggu (14/9/2025).
Mengutip TribunJateng.com, dalam surat tersebut, MPB menduga adanya penggembosan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo di DPRD Pati oleh elit Gerindra dan PDIP.
Aksi tersebut akan dilakukan di Kantor DPC Partai Gerindra dan DPC PDIP Pati pada Jumat siang.
Peserta dalam aksi ini diperkirakan mencapai 500 orang.
Diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Pati dibuat atas desakan masyarakat Pati untuk pemakzulan Bupati Sudewo yang kebijakannya dinilai tidak pro rakyat.
Pansus juga sudah menggelar rapat dengan sejumlah saksi terkait kebijakan Sudewo.
Selain itu, Pansus yang dibentuk sejak 13 Agustus 2025 ini juga mengonsultasikan sejumlah temuan terkait kebijakan Bupati Pati, Sudewo, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Mawar Merah untuk Pansus Hak Angket DPRD Pati, Simbol Dukungan dan Sambutan Hangat dari Warga
Joni Kurnianto selaku Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, mengungkapkan pihaknya mengonsultasikan sejumlah temuannya.
Di Kemendagri, ada empat poin yang dikonsultasikan, seperti mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga menyalahi aturan.
"Pertama, izin Mendagri untuk melakukan mutasi/promosi ASN sebelum genap enam bulan bupati dilantik."
"Ini diduga menyalahi prosedur karena persetujuan teknis BKN belum turun namun sudah dilakukan pelantikan pada hari yang sama saat keluarnya izin Mendagri," kata Joni, Rabu (10/9/2025), dikutip dari TribunJateng.com.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.