Diduga Ada Permainan Harga, Masyarakat Minta Pemerintah Kelola Daging Sapi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga daging sapi yang terus bertahan tinggi sejak Iduladha 2025 atau pada Juni 2025, meski pasokan dinilai melimpah, memicu dugaan adanya permainan harga oleh oknum dalam rantai distribusi. 

Kondisi ini mendorong pembeli daging sapi mendesak pemerintah agar pengelolaan dan distribusi daging sapi sepenuhnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memastikan stabilitas harga dan mencegah praktik kecurangan.

Beberapa tahun terakhir, harga daging sapi di pasar Indonesia sering mengalami lonjakan yang tidak wajar. Hal ini memicu dugaan adanya permainan harga atau bahkan praktik kartel dalam rantai distribusi daging sapi. Berikut penjelasan dari berbagai sumber:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai adanya kartel antara importir dan feedloter (penggemukan sapi) yang sengaja menahan pasokan agar harga melonjak. Harga daging sapi sempat mencapai Rp130.000–Rp140.000/kg, jauh di atas harga normal.

Baca juga: Mentan Amran Respons Cepat Keluhan Peternak Lampung soal Harga Daging Sapi

KPPU telah memantau pergerakan pedagang besar sejak 2012 dan terus mencari bukti kuat untuk mengungkap praktik ini.

Diketahui, harga daging sapi di pasaran masih tinggi berkisar Rp120.000-Rp130.000 per kg sejak Lebaran Iduladha 2025. Ini seperti pantauan di Pasar Kemiri Muka Depok dan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Hal tersebut pun berdampak pada turunnya permintaan konsumen sehingga pedagang mengurangi jumlah daging yang dijualnya. Bahkan, tidak sedikit pedagang yang memilih beralih menjadi pedagang daging ayam yang harganya lebih terjangkau.

Harga daging memang bergerak sesuai dinamika pasar, tetapi pemerintah menetapkan harga acuan dan berupaya melakukan intervensi melalui BUMN dan kebijakan impor. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena dominasi swasta dalam distribusi tetap kuat.

Badan Pangan Nasional menetapkan harga acuan daging sapi murni sebesar Rp140.000/kg. Pemerintah melalui BUMN seperti PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berusaha menjaga stabilitas harga. Namun, menurut Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), peran BUMN masih sebatas fasilitator, sehingga distribusi dan harga tetap banyak dikendalikan oleh swasta.

APDI dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut bahwa oknum swasta menguasai rantai distribusi dari hulu ke hilir, menyebabkan harga tidak terkendali meskipun stok daging melimpah. 

Untuk menekan harga dan menciptakan persaingan sehat, pemerintah membuka keran impor daging segar seperti daging kerbau dari India, yang lebih murah dibanding daging sapi lokal.

Sementara itu pembeli daging di Pasar Kemiri Depok Jawa Barat Retan mengungkapkan tingginya harga daging sapi di pasaran di atas Rp120.000 per kilogram sejak Lebaran Iduladha 2025 disinyalir karena permainan oknum yang menahan penjualan. Sebab, stok daging sejatinya melimpah.

"Tingginya harga daging di pasar ketika stoknya melimpah tentu patut dicurigai karena adanya oknum yang menahan penjualan agar harga daging melambung tinggi," kata dia pada Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, semestinya harga daging cenderung turun jelang Iduladha karena permintaan menurun. Namun, beberapa waktu kemudian kembali normal.

Baca juga: BUMN Peternakan Suplai Daging Sapi dan Kerbau ke 80.000 Koperasi Merah Putih

"Jadi, kalau harganya justru naik bahkan tinggi sejak Iduladha, tentu harus dicurigai karena adanya permainan oknum," jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga para pedagang di pasar. Oleh karena itu, wajar jika pedagang mendorong pengelolaan daging diserahkan kepada pemerintah ataupun BUMN.

"Tentu pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas harga pangan, termasuk daging. Karena kalau sampai terjadi gejolak, maka akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan inflasi," tuturnya.

"Kalau tetap seperti sekarang, di mana pengelolaan daging diserahkan kepada mekanisme pasar atau swasta, maka permainan atau kecurangan untuk keuntungan berlebih seperti ini akan kembali terjadi nantinya," imbuhnya.

Sementara itu, Rohim pedagang daging sapi di Pasar Kemiri Depok Jawa Barat mendesak agar pemerintah mengambil alih dalam menentukan harga daging sapi di pasaran.

“Kami meminta agar harga daging di pasaran diambil alih pemerintah agar lebih terjamin dan bisa mengontrol harga pasar dan acuan nya rata . jika di pemerintah sudah menentukan harga daging maximal 90 rb/ kg maka sebaiknya sama rata disemua pedagang,” kata dia.