Lemkapi Soroti Langkah Polri Jaga Stabilitas Harga Beras Lewat Gerakan Pangan Murah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo luncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia.

Gerakan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan Sembako murah dan meringankan beban masyarakat yang terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Usai Dilantik, Wakapolri Komjen Dedi Diperintah Kapolri Ikut Awasi Satgas Pangan Hingga MBG

Sembako kepanjangan dari sembilan bahan pokok. Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, 9 bahan pokok terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

"Kita apresiasi pembentukan program GPM yang dibentuk Kapolri. Hasil pengamatan kami di berbagai daerah gerakan kepolisian untuk menstabilkan harga ini sangat membantu masyarakat," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihaknya, hadirnya gerakan pangan murah disambut antusias masyarakat.

Kata Edi, berdasarkan pengamatannya di sejumlah Polda seperti Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Jambi, warga ramai mendatangi markas polisi untuk mendapatkan sembako murah.

"Kami melihat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran GPM Polri di berbagai daerah sangat diminati karena harganya murah," ucap Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) tersebut.

Atas terobosan tersebut, Edi Hasibuan mengatakan Polri telah hadir sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan penolong masyarakat.

"Kita sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang sudah membantu masyarakat," kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tersebut.

Lemkapi adalah lembaga yang melakukan kajian, riset kepolisian, dan menyoroti kinerja Polri yang didirikan mantan komisioner Kompolnas (Lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri), Dr Edi Hasibuan.

Kick Off Gerakan Pangan Murah yang digelar Polri pada Kamis (14/8/2025) di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Baca juga: Prabowo Sisihkan Rp 164,4 Triliun RAPBN 2026 untuk Ketahanan Pangan 

Langkah Polri dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan GPM kali ini menjadi kick off untuk kegiatan serentak hingga 16 Agustus 2025, bahkan ditargetkan berlanjut seminggu setelahnya untuk memaksimalkan penyaluran beras SPHP.

Beras SPHP adalah beras yang disalurkan pemerintah melalui Perum Bulog dalam rangka program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Kapolri, pihaknya hingga 13 Agustus 2025 telah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik.

Khusus pada Kamis (14/8/2025), disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dengan 484.977 penerima manfaat.

"Semua dijual sesuai atau di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi atau harga jual maksimum yang ditetapkan pemerintah). Program ini akan terus dievaluasi mingguan agar penyaluran 1,3 juta ton dapat maksimal,” katanya.

Dilansir dari badanpangan.go.id, penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 sebanyak 1,318 juta ton.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024. Berikut rinciannya:

- Rp 12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

- Rp 13.100 per kilogram  untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

- Rp 13.500 per kilogram  untuk wilayah Maluku dan Papua