Bebas dari Sukamiskin, Setnov Berhak Jadi Pejabat Publik Lagi Mulai 2029

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Setya Novanto (Setnov), terpidana kasus korupsi proyek e-KTP senilai Rp2,3 triliun, resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 16 Agustus 2025.

Namun, meski telah keluar dari balik jeruji, mantan Ketua DPR RI itu belum sepenuhnya bebas secara politik. Haknya untuk menduduki jabatan publik baru bisa dipulihkan pada tahun 2029, setelah masa bimbingan pemasyarakatan berakhir.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menegaskan bahwa pencabutan hak politik Setnov selama 2,5 tahun dihitung sejak bebas murni, sebagaimana putusan peninjauan kembali (PK) perkaranya dari Mahkamah Agung (MA) sebelumnya.

“Sesuai dengan putusan pengadilan, bahwa dicabut hak politiknya setelah 2,5 tahun itu, setelah berakhir masa bimbingan, artinya setelah bebas murni,” ujar Rika di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dengan status bebas bersyarat, Setnov masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) setiap bulan hingga 1 April 2029.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa status tersebut bisa dicabut jika Setnov melanggar ketentuan.

“Yang pasti akan dicabut. Kalau menurut ketentuan daripada permen-nya, undang-undangnya,” kata Mashudi.

Vonis, PK, dan Remisi: Jalan Panjang Menuju Kebebasan

Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar USD 7,3 juta dan sebuah jam tangan mewah Richard Mille senilai USD 135 ribu dalam proyek e-KTP tahun anggaran 2011–2013.

Selain pidana penjara, ia dikenai denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti, dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan ke KPK.

Baca juga: Setnov Bebas Bersyarat Gara-gara Bikin Klinik Hukum dan Rajin Berkebun di Sukamiskin

Namun, pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Setnov.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Surya Jaya memotong masa hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan. Hak politiknya juga hanya dicabut selama 2 tahun 6 bulan setelah bebas murni.

Selama menjalani hukuman, Setnov memperoleh remisi total 28 bulan 15 hari, termasuk remisi hari besar dan remisi khusus. Ia juga dinyatakan telah melunasi denda dan uang pengganti sesuai ketetapan KPK.

Jejak Jabatan Publik Setya Novanto

Setya Novanto lahir di Bandung, 12 November 1955. Ia memulai karier sebagai pengusaha mandiri sebelum terjun ke dunia politik melalui Partai Golkar. Karier politiknya melesat cepat dan mencatat sejumlah posisi penting:

•  Anggota DPR RI 1999–2017, dapil Nusa Tenggara Timur II
• Ketua Fraksi Golkar DPR RI 2009–2014, memimpin fraksi partai di parlemen
•  Ketua DPR RI 2014–2015, 2016–2017, menjabat dua kali, sempat mengundurkan diri dan kembali
• Ketua Umum Partai Golkar 2016–2017, terpilih dalam Munaslub menggantikan Aburizal Bakrie

Karier Swasta dan Bisnis: Pengusaha Serba Bisa

Sebelum dikenal sebagai politikus papan atas, Setya Novanto menempuh perjalanan panjang sebagai pengusaha di berbagai sektor:

Awal Karier Wirausaha

• Jual beras (awal 1980-an): Mendirikan CV Mandar Teguh bersama Hartawan, putra Direktur Bank BRI Surabaya, saat kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

• Sales mobil & kepala penjualan Suzuki wilayah Indonesia Timur: Tak lama, ia membubarkan CV Mandar Teguh untuk menerima tawaran sebagai salesman Suzuki, lalu diangkat sebagai kepala penjualan untuk kawasan Indonesia Timur.

• Pengelola SPBU di Cikokol, Tangerang (pertengahan 1980-an): Setelah lulus dari Universitas Trisakti, dipercaya mengelola SPBU yang berkembang pesat di bawah kepemimpinannya.

• Usaha fotokopi & kantin kampus (1980–1990): Membuka jasa fotokopi, kantin kampus, dan menjual buku kuliah hasil copian untuk membiayai kuliah dan hidup mandiri. 

Baca juga: Riza Chalid “The Gasoline Godfather”: Buron Skandal Korupsi Migas Rp285 T

Pendiri Perusahaan Multisektor (1980–1997)

Bersama rekan-rekannya, Setya Novanto membangun berbagai perusahaan di sektor-sektor strategis:

• PT Anugrah Agung – Peternakan dan distribusi hasil agribisnis di Jawa dan Nusa Tenggara
• PT Dwisetia Indo Lestari – Pengadaan bahan baku tekstil dan kertas di Bandung dan Batam
• PT Bukit Granit Mining Mandiri – Pengolahan kayu dan pertambangan granit di Batam
• PT Menara Wenang – Konstruksi dan pengembangan properti di Jakarta
• PT Dwimarunda Makmur – Logistik, ekspor-impor, dan perdagangan umum
• Padang Golf Nongsa Permai / Talvas – Lapangan golf internasional di Batam, diresmikan oleh Presiden Soeharto (1989)
• PT Nagoya Plaza Hotel – Hotel bisnis di Batam, dikelola oleh Setnov sebagai Presiden Komisaris