Pemerintah Diminta Revisi PP Nomor 28/2024 terkait Pasal yang Memberatkan Industri Hasil Tembakau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi PP Nomor 28/2024 khususnya pasal-pasal yang memberatkan ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Daniel Johan merupakan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat I. 

Baca juga: Demi Stabilitas Ekosistem Pertanian Tembakau, Petani Desak Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun

Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.

Menurut Daniel, meski aturan  PP Nomor 24/2024 menyasar produsen tapi ada efek domino yang bergulir sampai ke petani.  

Ini bisa terjadi karena industri tembakau bersifat rantai mulai dari petani, pekerja pabrik, distribusi hingga pedagang kecil.

PP No. 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

PP ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 26 Juli 2024, dan mencakup berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan nasional.

"Tentu akan sangat berdampak pada petani, meskipun PP 28/2024 menyasar pada produsen, tapi dampaknya bergulir hingga petani karena industri tembakau sifatnya berantai mulai dari hulu (petani), pekerja pabrik, industri, distribusi dan banyak yang terlibat di dalamnya," kata Daniel kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Dalam PP 28/2024, diatur berbagai aspek terkait tembakau seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dan pelarangan iklan rokok di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ia menyatakan, jika aturan PP 28/2024 tidak mempertimbangkan dampak turunannya, maka keberlangsungan industri tembakau dapat terancam. 

Padahal sektor ini jadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar melalui cukai, mencapai Rp 230 triliun di tahun 2024.

Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah sektor industri yang mencakup seluruh proses produksi, pengolahan, dan distribusi produk berbasis tembakau di Indonesia.

Industri ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi cukai, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan komoditas lokal.

"Sebab itu perlu adanya revisi PP 28/2024, terutama pasal-pasal yang memberatkan industri tembakau karena berdampak secara simultan mulai dari petani tembakau dan cengkeh, pekerja pabrik, angkutan distribusi, banyak lagi yang terlibat karena IHT sifatnya padat karya," katanya.

Daniel juga meminta pemerintah menderegulasi PP 28/2024 dengan mencabut aturan yang menghambat sektor IHT. 

Deregulasi adalah proses pengurangan atau penghapusan peraturan pemerintah dalam suatu sektor ekonomi atau industri. 

Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan persaingan dengan memberi lebih banyak kebebasan kepada pelaku usaha.

Ini karena berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), lebih dari 300.000 petani lokal bergantung pada IHT. 

Fakta ini kata Daniel, semestinya pemerintah sadar betapa pentingnya peran negara dalam menjaga dan melindungi petani agar tidak kehilangan mata pencarian utama mereka.

Petani Tagih Janji Prabowo Soal Kesejahteraan

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Brata menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk menyejahterakan petani. 

Ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang berpihak pada petani, menjamin kecukupan pasokan untuk industri, dan membatasi impor tembakau demi memproteksi petani lokal.

"Bagaimana mungkin petani bisa sejahtera dengan regulasi seperti ini? Kami berharap Presiden yang pernah berjanji akan menyejahterakan petani, benar-benar membuktikan komitmennya sekarang," kata Wisnu.

Tentang PP No. 28 Tahun 2024

PP No. 28 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang:

• Penyelenggaraan upaya kesehatan
• Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan
• Fasilitas pelayanan kesehatan
• Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan
• Sistem informasi kesehatan
• Penyelenggaraan teknologi kesehatan
• Penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah
• Pendanaan kesehatan
• Partisipasi masyarakat
• Pembinaan dan pengawasan

PP ini juga memuat pasal-pasal yang mengatur produk hasil tembakau, yang memicu penolakan dari beberapa daerah penghasil tembakau seperti Klaten dan Temanggung.