Pemerintah Diminta Tarik Pasukan Non-Organik dari Distrik Walaik Jayawijaya, Mabes TNI: Propaganda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Distrik Walaik meminta pemerintah segera menarik aparat TNI non-organik dari Distrik Walaik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan sejumlah alasan.

Pasukan non-organik adalah satuan militer yang tidak secara permanen ditempatkan atau terstruktur dalam organisasi militer wilayah tertentu, melainkan dikerahkan secara temporer untuk menangani situasi khusus seperti konflik, krisis keamanan, atau operasi militer tertentu.

Markas Besar TNI Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan hal tersebut merupakan propaganda.

Propaganda tersebut, ungkap dia, karena gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terdesak oleh operasi prajurit TNI.

"Hal-Hal seperti ini sering terjadi dan merupakan propaganda karena gerombolan OPM yang terdesak oleh operasi Penindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan dibantu oleh masyarakat," kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (19/8/2025).

Kristomei adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Akmil 1997 yang dalam waktu dekat akan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten.

Ia juga menegaskan tidak semua pergerakan pasukan TNI harus diberitahukan apalagi dalam rangka operasi penindakan.

Terlebih, operasi penindakan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat yang merasa terintimidasi oleh gerombolan OPM.

"Justru kehadiran TNI untuk melindungi dan menjaga masyarakat namun membuat gerakan gerombolan OPM menjadi sempit dan terbatas, serta sukar mendapatkan logistik dari kampung," kata dia.

Ia mengatakan dalam beberapa hari ini operasi penindakan yang dilakukan berhasil melumpuhkan beberapa gerombolan OPM.

Sehingga, lanjut dia, gerakan OPM semakin terjepit oleh kehadiran prajurit TNI.

"Sehingga dibuatlah narasi menolak kehadiran Prajurit TNI," ungkapnya.

Kehadiran prajurit TNI, kata Kristomei, juga didasarkan pada informasi tentang adanya OPM yang biasa merongrong dan mengancam masyarakat.

Selain itu, kata Kristomei, kehadiran prajurit TNI juga berdasarkan permintaan masyarakat setempat.

"TNI tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan akan menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan Ibu pertiwi untuk sama sama membangun Papua," pungkasnya.

Pemerintah sebelumnya diminta segera menarik aparat TNI non-organik dari Distrik Walaik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Perwakilan Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, Wakol Yelipele kepada Tribun-Papua.com di Wamena, Senin (18/7/2025).

Yelipele menyebut pengerahan personel TNI non-organik selama ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada lima kepala kampung, serta kepala dsitrik di wilayah itu.

Demikian juga, lanjut dia, tanpa pemberitahuan kepada tokoh masyarakat.

"Tidak berdasarkan situasi darurat ataupun tanpa ada konflik nyata, hingga kini aparat TNI non-organik masih berada Distrik Walaik, menempati lokasi tanah adat tanpa meminta izin, ataupun persetujuan hak ulayat melalui mekanisme dialog bersama masyarakat adat," ujarnya.

Akibatnya, kata dia, masyarakat setempat mengalami gangguan psikologis.

Ia juga menyebut warga merasa terganggu dan ruang gerak beraktivitas dipersempit.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Distrik Walaik yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Gereja, Pemuda, Perempuan, Pemerintah lima Kepala Kampung beserta Kepala Distrik dan seluruh komponen warga sipil, menyatakan sikap tegas.

Pernyataan sikap tersebut diklaim disusun sebagai bentuk perhatian, penolakan dan seruan moral atas kehadiran aparat TNI non organik yang kami menilai berpotensi menganggu stablitas sosial, psikologis dan kultural masyarakat lokal.

"Kami menyampaikan pernyataan ini bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap Negara, TNI melaksanakan tugas melainkan sebagai bentuk pembelaan atas hak-hak masyarakat sipil, perlindungan terhadap ruang hidup kami, dan seruan untuk mewujudkan keamanan yang berpihak pada rakyat, bukan melalui pendekatan militeristik," ujar dia.

Berikut pernyataan sikap mereka:

1. Mengecam keras mobilisasi aparat militer pada malam hari melalui jalan Welesi-Walaik mengganggu masyarakat dalam keadaan beristirahat.

2. Menolak kehadiran aparat TNI Non Organik di Distrik Walaik yang tidak berdasarkan situasi darurat dan tanpa ada konflik nyata.

3. Kami masyarakat hak ulayat menolak aparat TNI Non Organik memiliki dan menempati lokasi masyarakat adat tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan oleh pemilik hak ulayat.

4. Menolak keras pembangunan pos TNI di Distrik Walaik selama masyarakat hidup dalam keadaan aman, nyaman dan Damai.

5. Mendesak kepada Dandim 1702 Jayawijaya, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera menarik aparat militer Non Organik yang ada di Distrik Walaik Kampung Walaik.

6. Mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, DPRD Kabupaten Jayawijaya, DPRP Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan agar, tidak berdiam diri dalam situasi kehidupan masyarakat tidak kondusif, diharapkan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menarik pasukan Non Organik yang ada di Distrik Walaik yang tidak dalam keadaan darurat.

7. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya, DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan agar segera melakukan investigasi atas tindakan aparat TNI Non Organik menempati lokasi tanpa meminta izin, tanpa persetujuan hak ulayat memiliki suatu tempat karena kami tidak ingin hidup dalam situasi konflik seperti di Daerah lain.

8. Aspirasi kami secara tertulis sudah disampaikan sejak tanggal 13 Mei 2025, dengan Nomor surat: 01/AMDW/V/2025, kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, DPRD Kabupaten Jayawijaya, Majelis Rakyat papua Pegunungan, Kapolres Jayawijaya serta lembaga terkait, namun hingga kini belum merespon dan menanggapi secara serius.

"Kami membacakan tuntutan beberapa point pernyataan diatas jika tidak menanggapi oleh Dandim 1702 Jayawijaya, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Presiden Republik Indonesia, DPRD Kabupaten Jayawijaya, DPRP Papua Pegunungan, DPR-Republik Indonesia, Majelis Rakyat Papua Pegunungan serta seluruh lembaga terkait maka, kami masyarakat lima Kampung Distrik Walaik telah menyepakati bahwa wilayah Distrik Walaik akan dikosongkan pinda ke distrik terdekat sehingga, Distrik Walaik mengisi oleh aparat TNI," pungkasnya.