Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Dasco: Prabowo Tak Akan Lindungi Pembantunya yang Terbukti Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

Dasco juga menyebut, Presiden Prabowo tak akan melindungi anggota kabinetnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikannya menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

"Yang pasti presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal, perbuatan yang tidak terpuji," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Wakil Ketua DPR RI itu pun mengingatkan pesan Presiden Prabowo, bahwa pemerintah tidak pandang bulu terhadap kasus korupsi.

Baca juga: Mensesneg Sebut OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Momentum Evaluasi Kabinet

"Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi," ujarnya.

Hal senada dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menjauhi praktik korupsi. 

“Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Sempat Didesak Mundur dari Wamenaker, Noel Ebenezer Kini Terjaring OTT KPK

Menurutnya, pesan tersebut juga mencakup peringatan agar para menteri dan wakil menteri menjaga pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

“Selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Presiden, kata dia, tidak akan melakukan intervensi. 

“Akan tetapi, Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia menambahkan, bila terbukti bersalah, pemerintah akan segera mengambil langkah terhadap posisi Wamenaker.