Selasa, 26 Agustus 2025

Profil dan Sosok

Sosok Hasbiallah Ilyas yang Tolak Amnesti Noel, Dulu Semprot OTT KPK Pemborosan

Hasbiallah Ilyas kembali mencuat ke publik setelah menyatakan sikap menolak keinginan Noel Ebenezer dapat amnesti Prabowo

Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TOLAK AMNESTI NOEL - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta, Hasbiallah Ilyas di Jakarta. Sosok Hasbiallah Ilyas kembali mencuat ke publik setelah menyatakan sikap menolak keinginan Noel Ebenezer dapat amnesti Prabowo dulu sebut OTT KPK pemborosan 

Setelah kembali ke Indonesia, Hasbiallah menikah dengan Nunung Soleha, putri asli Betawi dari wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Kehidupan pribadinya yang erat dengan nilai-nilai budaya lokal turut membentuk karakternya sebagai figur yang dekat dengan masyarakat.

Perjalanan Karier Politik

Hasbiallah memulai karier politiknya bersama PKB, partai yang berakar pada nilai-nilai NU.

Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode 2009–2014.

Pada 2019, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019–2024, bahkan dipercaya sebagai Ketua Fraksi PKB.

Di DPRD, ia aktif di Komisi B, yang menangani berbagai isu seperti perindustrian, energi, perdagangan, pariwisata, dan ketahanan pangan.

Pada Pemilu 2024, Hasbiallah melangkah lebih jauh dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, mewakili PKB di Komisi III, yang mengurusi bidang hukum, HAM, dan keamanan.

Perjalanan kariernya menunjukkan dedikasi panjang dalam dunia politik, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan isu-isu lokal Jakarta.

Kontroversi OTT KPK

Baca juga: Eks Wamenaker Noel Minta Amnesti Prabowo usai Jadi Tersangka, Dinilai Sulit dan Seharusnya Ditolak

Nama Hasbiallah menjadi sorotan nasional saat ia mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas KPK pada 20 November 2024.

Ia setuju dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menyebut OTT KPK “kampungan.”

Menurut Hasbiallah, OTT memakan biaya besar dan merugikan negara karena korupsi sudah terjadi sebelum penangkapan dilakukan.

Ia bahkan mengusulkan agar KPK menghubungi pejabat yang terindikasi korupsi terlebih dahulu untuk mencegah kerugian negara.

“Kalau sudah tahu ada indikasi korupsi, telepon saja, ‘Hai, jangan korupsi, kalau korupsi saya tangkap.’ Kan selesai,” katanya saat itu.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan