Tak Hanya Rp100 Juta, Mahfud MD Duga Gaji DPR RI Capai Miliaran: Kalau Masih Korup ya Kurang Ajar

TRIBUNNEWS.COM - Geger masalah gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mencapai Rp100 juta per bulan, Mahfud MD ikut buka suara.

Take home pay, atau gaji yang diterima anggota DPR RI beredar di media sosial.

Totalnya pun mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, jika sesuai Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Edaran tersebut membuat amarah masyarakat memuncak. Terlebih respons anggota DPR yang menghitung tunjangan beras Rp12 juta dan tunjangan rumah Rp50 juta dengan menyebut wajar.

Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, ada data terbaru, menurut Seknas Fitra, rata-rata di tahun 2025 setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar Rp2,8 miliar per tahun atau lebih dari Rp230 juta per bulan.

Mahfud MD yang pernah menjadi Anggota DPR pada 2004-2009 pun mengungkapkan gaji yang pernah ia terima.

Bahkan menyebut isu gaji DPR ratusan juta dinilai tak seberapa dengan nilai yang benar-benar diterima.

"Menurut saya kalo cuma Rp230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan," ungkap Mahfud MD dalam siniarnya yang diunggah Selasa (26/8/2025).

"Karena ini mungkin uang bulanan, untuk keluarga, rumah, dan sebagainya, termasuk tunjangan."

"Di luar ini kan ada uang reses, waktu jaman saya itu tiga bulan sekali sudah Rp42 juta tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen, dapat lagi setiap satu undang-undang, satu kepala itu Rp5 juta. Berapa Undang Undang dalam setahun, ini kecil banget Rp230 juta itu apa," sindir Mahfud MD.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan Fantastis DPR RI, Pengamat: Jadi Anggota Dewan Bukan untuk Incar Pendapatan

"Waktu jaman saya ya, gajinya resmi memang pada waktu itu Rp4,8 juta gaji pokok. Kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah, dan sebagainya," terangnya.

Melihat data detail tunjangan gaji DPR RI, Mahfud MD membenarkan semuanya.

Namun nominal tersebut termasuk kecil karena tak semua detail yang diterima anggota DPR tak terlihat di dalamnya.

"Kecil kan? Anda gak tau aja ada tunjangan pembuatan Undang Undang. Kalau Anda sebagai Anggota DPR, setiap membahas satu Undang Undang, berhak melakukan study banding ke luar negeri," ungkap mantan Ketua MK tersebut.

Mahfud MD pernah menjadi anggota Pansus Undang Undang Pemilu tahun 2008.