Aksi Buruh di DPR, Polisi Jamin Pengamanan Tertib dan Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang akan digelar di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, BKO Mabes Polri, Kodam Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta.

“Polda Metro Jaya siap melaksanakan pengamanan dan senantiasa mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir. Kami ada di lapangan melaksanakan kegiatan pengamanan, tidak hanya di objek aksi tetapi juga di sekitar lokasi,” kata Ade Ary dalam keterangan Kamis (28/8/2025).

Ade menjelaskan, sebelum pelaksanaan aksi telah dilakukan komunikasi antara penanggung jawab aksi dengan pihak kepolisian. 

Kesepakatan yang diambil yakni aksi digelar dengan tertib, damai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Semua pihak diimbau menjaga etika moral, saling menghormati, dan menghargai hak masyarakat lain yang beraktivitas di sekitar lokasi,” ujarnya.

Ade juga meminta masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan. 

Jika ada pengalihan arus lalu lintas, polisi memohon maaf dan memastikan langkah tersebut diambil semata-mata demi kelancaran lalu lintas serta keamanan bersama.

“Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik agar situasi Kamtibmas tetap terjaga. Hal ini butuh dukungan dari kita semua,” pungkasnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah titik Jakarta antara lain Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI pada Kamis, (28/8/2025).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menuturkan pihaknya menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas.

Terkait pengalihan arus lalu lintas lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan undang-undang," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Dia menekankan pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan.

"Kalau pun jumlah massa nya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan kami akan melakukan pengalihan sifatnya situasional," ujar dia.

Mantan Kapolres Jakarta Pusat itu mengingatkan massa aksi untuk tidak masuk jalan tol.

Hal itu menyusul insiden yang terjadi kemarin hingga sempat bikin kemacetan panjang dan membahayakan pengendara.

"Kami tentunya sangat menyayangkan ya kalau sampai massa aksi itu masuk jalan tol, apalagi sampai mengganggu aktivitas jalan ya, ini yg tentu sangat-sangat disayangkan," ujarnya.

Saat itu, polisi terpaksa mengevakuasi kendaraan yang terjebak di tol. 

Kendaraan dikeluarkan lewat exit depan Polda Metro Jaya, Tegal Parang, dan Slipi.

“Nah kalau pun itu terjadi, ini tentu sudah menjadi ranah penegakan hukum, massa massa yg nekat masuk ke tol tentu akan kita lakukan penegakan hukum, namun ini juga terpaksa kita harus mengalihkan seperti kemarin, kejadian kemarin, kami harus mengeluarkan yg di dalam tol itu untuk menjaga jangan sampai terjebak di tengah konflik, kami keluarkan di exit tol depan Polda dan di Exit tol Tegal Parang," ujar dia.

Komarudin juga mewanti-wanti massa untuk berujuk rasa dengan tertib dan damai, jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Puluhan Ribu Buruh

Buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8/2025).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Jumlahnya ditaksir puluhan ribu buruh.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

"Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.

Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.

Gerakan buruh kali ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan dilakukan secara damai.

Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan.

Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

"Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," jelas Said Iqbal.

Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.

"Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat," tegasnya.

Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.

"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas," ujarnya.

Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.