Demokrat Sebut Tuntutan Rakyat 17+8 Harus Buat DPR Lebih Terbuka untuk Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyambut baik tuntutan '17+8' yang sempat menggema di media sosial (medsos) dan kini sudah diterima oleh DPR RI.

Herman Khaeron menyebut DPR seharusnya memang lebih terbuka kepada masyarakat ke depannya.

"Bahkan sejatinya dalam rapat-rapat pun harus membawa kepentingan rakyat," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Herman Khaeron lalu menyebut DPR sebenarnya telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat, yang bertujuan sebagai sarana untuk menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Legislator Komisi VI DPR itu berharap para legislator bisa lebih memiliki waktu lebih banyak berdialog dengan masyarakat. Dia juga ingin pemerintah proaktif dalam meneruskan aspirasi dari DPR.

"Jika perlu, rumah aspirasi diperbanyak dengan melibatkan tim pendukung dalam menampung dan menyerap aspirasi yang berkembang. Pada sisi lain, pemerintah juga sebagai pelaksana anggaran dan regulator diwajibkan untuk menjalankan berbagai rekomendasi DPR sesuai aspirasinya masyarakat," tandasnya.

Baca juga: PKB: Semua Fraksi Solid Perbaiki Kinerja DPR Jadi Lebih Baik

Sebelumnya, Koalisi Sipil menyampaikan  17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terkahir ini. 

Mereka meminta  '17+8 tuntutan rakyat segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya.

Adapun tuntutan "17+8" tersebut yakni : 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat