Soal Unjuk Rasa Belakangan Ini, Mahasiswa Trisakti Sampaikan Aspirasi ke Pimpinan DPR

TRIBUNNEWS.COM - Mahasiswa Universitas Trisaksi dari beberapa organisasi menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPR RI, mengenai agenda unjuk rasa belakangan ini.

Mereka antara lain dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Trisakti dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, termasuk Satuan Gabungan (SATGAB) Universitas Trisakti.

Mereka sampaikan agar pemerintah dan DPR memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, termasuk 17 tuntutan rakyat dalam satu minggu dan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun.

Baca juga: 6 Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan 17+8: Tunjangan Dipangkas, Anggota Nonaktif Tak Akan Digaji

Mereka juga mendorong Presiden Prabowo Subianto agar membentuk tim investigasi dugaan makar dan inisiator unjuk rasa anarkis.

Dalam audiensi mahasiswa di depan pimpinan DPR, yakni Sufmi Dacso Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, mereka mengkritisi adanya kekerasan dalam prosedural penindakan massa aksi, seperti terdokumentasikan oleh media.

Ezar Nolan Adriel, perwakilan Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, mendesak kepolisian membebaskan tahanan massa aksi, yang tidak terbukti melakukan tindak pidana.

"Demonstrasi merupakan cara kami mengikapi situasi politik saat ini. Jika tak terbukti, maka secara prosedur harus dibebaskan dan dikembalikan ke ibu dan Ayah mereka," ucap Ezar Nolan.

Fakhri Rizqulloh, perwakilan Keluarga Besar Mahasiswa Trisakti sekaligus Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Transportasi Logistik (ITL), menyampaikan harapan sekaligus masukan atas dinamika unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. 

"Menurut saya, aspirasi rakyat yang disuarakan melalui aksi unjuk rasa adalah bentuk nyata dari demokrasi yang harus dijaga dan dihormati. Harapan saya, pemerintah dapat segera mendengar dan menyikapi tuntutan rakyat dengan bijak serta penuh tanggung jawab, bukan dengan pendekatan represif," terang Fakhri.

Ia juga menyoroti bagaimana aksi yang seharusnya berlangsung secara damai tanpa merugikan ketertiban umum, sehingga poin isu yang diangkat mahasiswa tidak tertutup isu kericuhan dan keanarkisan yang merugikan masyarakat umum.

Baca juga: Alasan Mahasiswa Bawa Konsep Piknik saat Aksi Kawal Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR

Diharapkan pula, lanjut dia, agar Pemerintah dapat mendengar suara masyarakat dan membuat langkah kebijakan publik yang sifatnya pasti.

"Semoga suara rakyat segera mendapatkan perhatian serius serta langkah konkret dari pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan bersama," katanya lagi.