Kepala BGN: 7.475 SPPG Sudah Terbentuk, Tak Gunakan Uang Negara

TRIBUNNEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk dan melayani penerima manfaat.

Dadan berujar, jumlah tersebut berhasil dicapai hanya dalam waktu delapan bulan.

“Sampai hari ini SPPG yang sudah terbentuk dan melayani penerima manfaat berjumlah 7.475. Jadi dalam waktu delapan bulan, kita berhasil membentuk 7.475 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dapat melayani lebih dari 25 juta,” kata Dadan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Penjelasan BGN terkait Paket MBG Dibagikan dalam Bungkus Plastik Bukan Food Tray

Ia menggambarkan capaian itu setara dengan jumlah penduduk di benua Australia, atau hampir sama dengan total populasi empat negara Skandinavia.

“Bagi kita itu baru 25 persen, tapi bagi negara lain terutama Eropa sudah empat negara, di Australia sudah satu benua. Kalau di New Zealand ini kita sudah memberi makan 5,2 juta ditambah 20 juta domba,” ujarnya.

Menurut Dadan, 7.475 SPPG yang telah berdiri sepenuhnya dibangun melalui kontribusi masyarakat dalam bentuk kemitraan.

"Belum satu rupiah pun yang dibiayai oleh negara. Jadi satu rupiah yang dikeluarkan oleh Badan Gizi itu sudah bisa men-trigger 5 rupiah dana masyarakat," jelasnya.

Hingga kini, lanjut Dadan, terdapat hampir 11 ribu SPPG yang sedang diverifikasi, ditambah 10 ribu yang baru mendaftar. Total sudah ada 29 ribu calon SPPG yang siap bermitra dengan BGN.

Lebih lanjut, ia menyebut SPPG merupakan konsep yang unik dan hanya ada di Indonesia. Lokasi setiap SPPG pun dapat dicek langsung melalui Google Maps.

“Waktu pendaftaran SPPG itu seluruhnya harus mengirimkan geologisnya. Jadi titiknya sangat akurat. Tidak ada titik di kita yang kemudian tiba-tiba nyasar di Laut Cina Selatan,” tegas Dadan.

Ia juga menekankan pentingnya aspek kehalalan dalam program gizi nasional, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

“Kalau ada satu saja penerima manfaat yang muslim, maka SPPG wajib memiliki sertifikat halal. Tetapi kalau 100 persen non-muslim, maka kearifan lokal bisa kita akomodir,” jelasnya.

Dadan mencontohkan pengalaman di Halmahera Barat, di mana pegawai SPPG pun diminta bersertifikat halal agar penerima manfaat merasa yakin dengan makanan yang dikonsumsi.

Ke depan, BGN menargetkan pada tahun 2025 bisa melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat melalui 25 ribu SPPG di daerah aglomerasi serta minimal 6 ribu SPPG di wilayah 3T.

“Ini hal yang sangat penting. Makan bergizi tidak hanya investasi terbesar untuk SDM Indonesia berkualitas tahun 2045, tapi juga akan menjadi roda penggerak pembangunan yang sangat nyata,” tutur Dadan.