Budi Gunawan Dicopot, Mengapa Prabowo Belum Tunjuk Menko Polkam Baru? Ini Kata Mahfud

TRIBUNNEWS.COM - Budi Gunawan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Pemberhentian Budi Gunawan disampaikan dalam perombakan atau reshuffle kabinet pada hari Senin, (8/9/2025).

Meski Budi Gunawan telah dicopot, Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk penggantinya.

“Pertama berkenaan dengan posisi Menko Polkam untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan di Menko Polkam sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta.

Prasetyo meminta masyarakat menanti pengumuman resmi mengenai Menko Polkam yang baru.

Di juga membantah pencopotan Budi Gunawan berkaitan dengan adanya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak tahu alasan pos Menko Polkam masih kosong. Namun, dia mengatakan belum diisinya pos Menko Polkam merupakan pertimbangan Prabowo sepenuhnya.

Dia mengklaim Prabowo sebagai pucuk pimpinan eksekutif di tanah air pasti sudah melakukan kajian mendalam dan melakukan komunikasi politik dengan semua pihak terkait.

Mahfud juga berterus terang, dia tidak tahu alasan Budi Gunawan perlu diganti. Mantan cawapres itu menilai Budi Gunawan sebenarnya bagus di posisi Menko Polkam.

“Sudah bekerja dengan baik, tetapi terus ada pergantian. Kita tidak tahu. Kita lihat aja perkembangannya," kata Mahfud di Metro TV, Senin.

Mengenai sosok yang akan menduduki pos Menko Polkam, Mahfud mengaku lebih suka apabila pos itu diisi oleh orang dari kalangan sipil.

Baca juga: Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong Usai Reshuffle, Prabowo Tunjuk Pejabat Ad Interim

“Kalaupun tidak sipil murni, ya pensiunan TNI, Polri, dan sebagainya. Tidak apa-apa juga karena pada dasarnya mereka sudah sipil kalau sudah pensiunan,” ujar Mahfud menjelaskan.

Mantan pasangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 kemudian mengungkap kriteria orang yang cocok untuk menjadi Menko Polkam baru.

“Sosok yang tentu bisa mengoordinasikan. Kalau Polhukam itu kan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, artinya fungsi koordinasinya,” katanya.

Menurut Mahfud, sosok calon Menko Polkam baru haruslah tidak punya sikap terlalu agresif.

Dia berkata Menko Polkam sebenarnya adalah “menteri antara”, yakni antara menteri dan presiden.

Mahfud menyampaikan Menko Polkam tidak memiliki kewenangan sendiri. Jika Menko Polhukukam terlalu masuk ke dalam tugas-tugas pemerintahan yang ada undang-undangnya, hal itu tidak tepat.

Dia berujar koordinator berarti pengatur. Ketika Mahfud menjadi Menko Polhulkam, ada 14 kementerian dan badan yang diaturnya.

“Kalau ada sesuatu yang lambat, ditarik agar bisa bersama. Kalau terlalu cepat, ditarik ke belakang agar bisa bersama lagi.”

Kata Mahfud, Menko Polkam tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dalam hal tugas-tugas kementerian.

Lalu, Mahfud berkata orang yang akan menjadi Menko Polhukam haruslah bisa meyakinkan Prabowo. Ada tiga syarat yang mesti dipenuhi, yakni rekam jejak bagus, kompetensinya bagus, dan integritas.

Sosok seperti itu, menurut Mahfud, pastilah dekat dengan Prabowo. Jika orang itu tidak dekat, Prabowo tidak akan tahu integritas dan kemampuannya.

Baca juga: Istana Sebut Reshuffle Budi Gunawan dari Jabatan Menko Polkam Tak Terkait Demonstrasi

“Kita tunggu aja Pak Presiden nanti menentukan apa yang dilakukan untuk kementerian ini,” ucap Mahfud.

Isu pencopotan sudah muncul 3 bulan lalu

Kabar penggantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam sebenarnya telah terdengar tiga bulan lalu.

Mantan wartawan Istana Negara dari Harian Kompas, Suhartono, memberikan penjelasan terkait kabar itu.

Ia menyebut pertimbangannya mungkin adalah pertimbangan politik.

"Penggantian Pak Budi Gunawan saya sudah pernah dengar sekitar 3 bulan lalu memang sudah akan diganti. Pertimabngannya tentu politik, mungkin kedekatan ya. Barangkali Pak Prabowo ingin Menko Polkam-nya benar-benar dekat dengan beliau jadi harus diganti," ujar Suhartono dalam tayangan  Breaking News Kompas TV.

"Saya pernah konfirmasi juga ke stafnya Pak Budi Gunawan, 3 bulan lalu, 'Itu Pak Budi mau diganti ya?', Oiya mas udah lama itu katanya mau diganti, kita tinggal tunggu aja', tadi saya juga konfirmasi 'Ada panggilan (ke istana) ga?' tidak ada, Pak Budi ada di kantor baru bekerja," tambah dia.

(Tribunnews/Febri/Krisna)