Kamis, 2 Oktober 2025

Demo di Jakarta

Alasan Mahasiswa UI Desak Purbaya Mundur dari Jabatan Menkeu Padahal Baru Satu Hari Dilantik

Mahasiswa menyoroti soal pernyataan teranyar dari Menteri Keuangan RI yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Kompas/Fika Nurul Ulya
BENAHI PEREKONOMIAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025). Massa mahasiswa dari UI menyoroti soal pernyataan teranyar dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa.  

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen. 

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," imbuh dia.

Sementara saat aksi kemarin,  massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.  

Secara garis besar, mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September kemarin.

"Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji. Jadi kita datang untuk menagih janji, 17 + 8 Tuntutan Rakyat, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil."

"Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," kata Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru kepada awak media di depan Gedung DPR RI.

Diallo menegaskan, tuntutan tersebut lahir bukan karena keinginan semata, melainkan akibat kondisi yang menekan rakyat. 

"Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara kami," ujarnya. 

Diallo juga menyoroti pernyataan Penasehat Presiden, Jenderal (Purn) Wiranto, yang sebelumnya menyebut 17+8 Tuntutan Rakyat tidak bisa dipenuhi seluruhnya. 

"Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, ‘jika semua dipenuhi repot’. Enggak usah bernegara, Pak, kalau repot. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda!” tegasnya. 
(tribun/rizki)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved