Dewan Pertahanan Nasional Rapat Bahas Tata Kelola Pertambangan Timah, Menkeu Hingga Kepala BIN Hadir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar rapat membahas penataan tata kelola pertambangan timah di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

DPN adalah lembaga non-struktural di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.

DPN dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan berperan sebagai penasihat strategis dalam bidang pertahanan nasional2.

DPN bertugas memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional.

Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang juga selaku Ketua Harian DPN memimpin rapat tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan rapat dihadiri sejumlah pihak.

Mereka di antaranya Wamenhan selaku Sekretaris DPN bersama ketiga Deputi DPN, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), para Kepala Staf Angkatan, serta menteri terkait yaitu Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Direktur Utama PT Timah Tbk. 

"Rapat kali ini membahas penataan tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi," kata Frega saat dikonfirmasi pada Kamis (11/9/2025).

Rapat diawali dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk yang menyampaikan kondisi aktual pertambangan timah. 

Frega mengatakan dalam rapat Dirut PT Timah Tbk menyoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal. 

"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata dia.

Sementara itu, lanjut dia, Menteri ESDM menyampaikan pandangan terkait regulasi pertambangan, sementara Menteri Keuangan menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan ke bea cukaian. 

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata dia, menjelaskan terkait permasalahan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian.

Selain itu, lanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral menekankan bahwa pemanfaatan timah tidak hanya sebatas pada produksi semata, tetapi juga mencakup potensi strategis dari logam tanah jarang.

Ia mengatakan melalui rapat DPN tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kepada Presiden terkait penataan tata kelola pertambangan timah yang melibatkan berbagai aspek dan koordinasi antar-kementerian/lembaga.