Jokowi Blak-blakan soal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani: Mazhab Ekonominya Beda

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap sosok Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya baru beberapa hari menjalankan tugasnya sebagai Menkeu setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), di Istana Negara, Jakarta. 

Ekonom Indonesia itu, menggantikan Sri Mulyani yang kena reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.

Sri Mulyani pernah menjadi Menteri Keuangan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kini, Purbaya menjadi Menkeu sekaligus sosok baru yang bergabung dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo.

Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025), dikutip dari kanal YouTube Tribun Solo Official.

Jokowi menilai, Purbaya adalah sosok yang dikenalnya baik.

Lantas, ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, membandingkan antara sosok Purbaya dan Sri Mulyani.

Jokowi juga berpendapat bahwa kedua sosok itu, memiliki mazhab ekonomi yang berbeda.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mazhab juga diartikan sebagai golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha untuk memajukan hal itu: -- ekonomi; -- seni lukis.

Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa dan Harapan Baru Tata Kelola Keuangan Negara

“Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani."

"Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu berbicara mengenai respons pasar setelah kepemimpinan Purbaya.

"Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya kira, kita lihat Indeks Harga Saham Gabungan kembali reborn kembali naik. Dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu."

“Tentu saja kalau pasar menerima artinya investor aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Itu bagus,” tutur Jokowi.

Sementara itu, baru beberapa hari menjabat Menkeu, Purbaya sudah membuat gebrakan, yakni bakal memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan.

Hal itu, dilakukan untuk menghidupkan kembali kredit sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat.

Nantinya, kata Purbaya, dana Rp 200 triliun akan ditempatkan ke rekening pemerintah yang ada di perbankan.

"Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan, ada Rp 430 triliun," kata Purbaya saat Raker Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

"Saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi," lanjutnya.

Purbaya mengaku, telah menyampaikan hal ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dia juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan pemindahan dana ini tidak dipakai untuk hal lain.

"Saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu. Sehingga uangnya bisa dipakai untuk jadi likuiditas di perbankan," terangnya.

Terbaru, kucuran dana sebesar Rp 200 triliun untuk perbankan akan tersalurkan mulai Jumat (12/9/2025) hari ini.

Baca juga: Purbaya Pastikan Rp 200 Triliun Dana Pemerintah Akan Dipindah ke 5 Bank Himbara Sore Ini

Menurut Purbaya, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengatur skema pembagian dana untuk bank-bank himbara itu. 

"Harusnya cepat, malam ini saya tanda tangan besok mulai masuk ke bank-bank itu," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Purbaya menyebut, akan ada enam bank himbara, yang akan mendapat kucuran dana pemerintah dari BI

Keenam bank tersebut ialah Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Syariah Nasional (BSN).

Di sisi lain, Purbaya juga menegaskan bahwa perbankan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk memberi Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 

"Kita sudah bicara dengan pihak bank jangan beli SBRI atau SBN."

"Suka-suka bank nya, yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem," tegas Purbaya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Nitis Hawaroh)