Kata Prabowo hingga Bahlil soal Kursi Menpora, Presiden: Tunggu Waktunya

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) yang masih kosong.

Presiden Prabowo sebelumnya telah melantik 5 Menteri dan 1 Wakil Menteri (Wamen) baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025) petang.

Dari kelima menteri itu, belum ada sosok pengganti posisi Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo yang dicopot dari jabatannya sebagai Menkopolkam dan Menpora.

Kini, sejumlah sosok pun digadang-gadang bakal mengganti posisi Dito Ariotedjo, termasuk aktris yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Meski demikian, hingga kini, Presiden belum mengumumkan siapa Menkopolkam dan Menpora yang baru. 

Terkini, Prabowo meminta agar awak media menunggu pengumuman siapa pengganti Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo.

"Ya nanti tunggu waktunya," kata Kepala Negara seusai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

Presiden berseloroh, sosok Menkopolkam dan Menpora baru bakal diumumkan pada waktunya nanti.

"Biar kalian (awak media) ada semangat," lanjut Prabowo yang juga Mantan Menteri Pertahanan itu.

Baca juga: Sekretaris Fraksi Gerindra Klaim Rahayu Saraswati Mundur Bukan untuk Mengisi Kursi Menpora

Kata Bahlil Selaku Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM RI : Itu Hak Prerogatif Presiden

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut merespons soal posisi Menpora yang masih kosong.

Menurut Bahlil, penunjukan figur Menpora baru merupakan kewenangan dari Presiden Prabowo, meskipun sosok yang mengisi pos itu sebelumnya adalah kader Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Dito Ariotedjo sebelumnya kena reshuffle atau perombakan susunan menteri Kabinet Merah Putih. 

"Itu hak prerogatif bapak Presiden," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Hak prerogatif Presiden merujuk pada hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk mengambil keputusan tertentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI itu, juga enggan menanggapi kabar calon menteri yang mengisi Menpora akan berasal dari kader Golkar lagi.