TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah saat ini tengah mematangkan Program Magang Nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate.

Program ini masuk dalam Paket Ekonomi 2025, yakni rangkaian kebijakan pemerintah yang terdiri atas 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program lanjutan pada 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menjelaskan, program magang ini akan terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). 

Pelaksanaannya dilakukan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/09/2025).

Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa program prioritas nasional ini sedang difinalisasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar segera dapat diimplementasikan.

“Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal satu tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap,” jelasnya.

Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. 

Para peserta nantinya juga akan memperoleh upah sesuai upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

“Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menanggung biaya upah peserta selama enam bulan penuh. 

Baca juga: Rincian 8 Program Paket Stimulus Ekonomi 2025 Prabowo: Termasuk Magang Bergaji untuk Fresh Graduate

Dengan skema ini, diharapkan lulusan baru perguruan tinggi dapat memperoleh pengalaman kerja lebih cepat sekaligus membantu akselerasi dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja nasional.

8 Program Akselerasi di 2025

Dalam Keterangan Pers bersama Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Senin (15/09/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merinci delapan program akselerasi yang dijalankan pada 2025, yakni:

1. Program Magang Fresh Graduate

Target 20 ribu lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun dengan uang saku setara UMP selama 6 bulan. Anggaran Rp198 miliar.

2. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Sektor Pariwisata

Insentif pajak bagi 552 ribu pekerja hotel, restoran, dan kafe. Anggaran Rp120 miliar.

3. Bantuan Pangan Beras

Penyaluran 10 kilogram beras selama 2 bulan pada Oktober–November 2025 dengan total anggaran Rp7 triliun.

4. Subsidi Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Potongan 50 persen iuran selama 6 bulan bagi 731.361 pekerja non-upah seperti ojek online, sopir, dan kurir.

Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak. 

Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.

5. Fasilitas Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Penurunan bunga kredit perumahan pekerja dari BI rate +5 persen menjadi +3 persen.

6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)

Dilaksanakan Kementerian PUPR dan Perhubungan pada periode September hingga Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat.

7. Percepatan Deregulasi Perizinan (PP 28/2025)

Penyederhanaan izin usaha melalui OSS, target 50 daerah di 2025 dan 300 daerah di 2026.

8. Program Perkotaan untuk Gig Economy

Pilot project peningkatan kualitas permukiman di kota-kota besar, salah satunya Jakarta.

4 Program yang Dilanjutkan di 2026

Sejumlah program yang terbukti efektif akan diperpanjang di tahun berikutnya, yaitu:

1. Insentif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM

Berlaku hingga 2029, dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

2. PPh 21 DTP untuk Sektor Pariwisata

Insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

3. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya

Mencakup alas kaki, tekstil, furnitur, dan barang kulit dengan target 1,7 juta pekerja.

4. Perluasan Diskon Iuran JKK dan JKM

Diperluas hingga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Target 9,9 juta penerima manfaat.

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

Selain itu, Pemerintah menyiapkan lima program besar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, antara lain:

1. Koperasi Desa Merah Putih

Target 80 ribu unit usaha baru dengan serapan 681 ribu tenaga kerja, dan target 1 juta orang pada akhir 2025.

2. Kampung Nelayan Merah Putih

Dikembangkan di 100 desa dengan serapan awal 8.645 tenaga kerja, dan proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.

3. Revitalisasi Tambak Pantura

Luas 20 ribu hektare dengan potensi penyerapan 168 ribu tenaga kerja.

4. Modernisasi Kapal Nelayan

Pembangunan 1.000 kapal baru dengan proyeksi penciptaan 200 ribu lapangan kerja.

Serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.

5. Program Perkebunan Rakyat

Penanaman kembali 870 ribu hektare lahan untuk membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

Secara keseluruhan, Paket Ekonomi 8+4+5 ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

(Tribunnews.com/Widya)