Kasus Keracunan MBG Paling Parah di Jawa Barat, JPPI: Masalahnya Tak Cuma di Dapur, tapi BGN Juga

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan bahwa kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) paling banyak terjadi di Jawa Barat.

JPPI merupakan jaringan masyarakat sipil yang beranggotakan berbagai organisasi, lembaga, dan individu yang fokus pada isu pendidikan di Indonesia.

Belakangan ini, program MBG mendapatkan sorotan tajam karena lonjakan kasus keracunan terus meningkat hingga masyarakat sipil mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang menyebabkan ratusan siswa jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMK di Kecamatan Cipongkor, KBB mengalami keracunan usai menyantap sajian MBG pada Senin (22/9/2025). 

Mereka mengalami mual, pusing, hingga muntah-muntah, karena menurut laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat, makanan yang disantap siswa terdiri dari nasi dan lauk yang dimasak pada malam hari, tetapi baru dikonsumsi siang keesokan harinya.

Akibat jarak waktu yang terlalu lama itu, makanan menjadi basi dan memicu keracunan massal.

Pada Senin (22/9/2025), Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, menyatakan bahwa dari 5.000 kasus keracunan MBG, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia.

Ubaid menyatakan bahwa angka keracunan di Jawa Barat sudah lebih dari 2.000 dan kasus keracunan MBG di Jawa Barat sudah terjadi berkali-kali.

"Yang paling parah itu ada di Jawa Barat ya, angkanya sudah lebih dari 2.000 dan juga Jawa Barat ini juga melibatkan di kabupaten kota yang kejadiannya nggak hanya sekali tapi berkali-kali gitu ya," katanya, Rabu (24/9/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Atas kejadian ini, Ubaid mengatakan bahwa JPPI telah menyebar relawan untuk melakukan pemantauan program MBG ini di sekolah-sekolah kabupaten/kota.

"Kami relawan melakukan pemantauan itu kan di seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi. Dari 6.000 itu ternyata merata ya di hampir 18 kita temukan, per hari ini itu sudah 18 provinsi yang sudah ada kasus keracunan, termasuk di kabupaten/kota juga merata ada banyak," paparnya.

Dari pemantauan ini, kata Ubaid, disimpulkan bahwa permasalahannya tidak hanya di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga di Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan MBG, Pimpinan Komisi X DPR Desak Mendikdasmen Koordinasi dengan BGN

Mulai dari sistem yang diterapkan BGN, tata kelola, hingga pengawasan BGN soal program MBG tersebut.

"Karena itu kami berkesimpulan sebenarnya ini problemnya tidak hanya di level dapur ya tetapi juga di level BGN, sistem yang dibikin oleh BGN, kemudian tata kelola yang diterapkan oleh BGN, kemudian quality control-nya, pengawasannya gitu," jelas Ubaid.

Dikutip dari TribunJabar.id, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkap data terbaru korban keracunan sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor. 

Hingga Selasa (23/9/2025), tercatat ada 393 siswa yang tercatat sebagai korban keracunan.

Mayoritas korban keracunan diketahui telah diperbolehkan pulang ke rumah dengan status rawat jalan. 

Dari 393 korban yang terdata, ada 39 yang masih menjalani rawat inap. 

Petugas pun telah merinci gejala-gejala keracunan yang dialami siswa. Mulai dari mual (270 orang), muntah (91), pusing (246), diare (36), sakit kepala (45), lemas (78), sesak (100), demam (52), dan sakit perut (107).

Adapun, dari data JPPI menunjukkan ada lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

Kata Kepala BGN

Terkait dengan keracunan MBG di Cipongkor ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan terjadi karena kesalahan teknis dari SPPG. 

Dadan menyebut, SPPG memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan. 

“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan setelah meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, yang disampaikan dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025). 

Menurut Dadan, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga.

Namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.

“Kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak processing dengan delivery-nya tidak lebih dari 4 jam," ujar Dadan.

Pemkab Bandung Barat Tetapkan KLB Keracunan MBG

Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Ritchie Ismail menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), setelah ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor yang mengalami keracunan MBG.

Jeje mengatakan, petugas gabungan tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari penanganan korban, evaluasi penyelenggaraan MBG di Cipongkor, hingga penyelidikan epidemiologi penyebab keracunan.

"Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu," kata Jeje di Cipongkor, Selasa (23/9/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Jeje kemudian menjelaskan bahwa para siswa mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah usai menyantap makanan MBG Senin (23/9/2025) siang.

Seiring dengan banyak korban keracunan, pemerintah kemudian menyiapkan posko penampungan di GOR Kecamatan Cipongkor, KBB.

Hingga tengah malam, korban-korban keracunan terus berdatangan. Awalnya hanya ada 15 korban yang tercatat, lalu bertambah menjadi 75, lalu bertambah lagi di angka 301.

"Dari data yang saya dapat sampai pagi ini ada total 364 korban yang terdampak," ungkap Jeje.

Saat ini, mayoritas korban kondisinya telah berangsur-angsur membaik hingga bisa dipulangkan ke rumah.

"Tadi ada sekitar 225 yang sudah dipulangkan. Jadi semoga semuanya bisa cepat pulih," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan bakal melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG tersebut.

Dedi akan bertemu dengan Kepala MBG yang bertanggung jawab di wilayah Jawa Barat.

"Ya kita gini deh, saya minggu depan mengundang kepala MBG yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi," ujar Dedi, Selasa, dikutip dari TribunJabar.id.

Namun, Dedi belum bisa memastikan apakah dapur-dapur MBG yang menjalankan program Presiden Prabowo ini akan dihentikan sementara di Jawa Barat atau terus berlanjut. 

"Ya, kita akan segera mengundang untuk bicara bersama dan kemudian bagaimana orang-orang atau penyelenggara yang kebetulan makanannya menimbulkan keracunan bagi siswa apakah akan meneruskan atau harus dievaluasi, nanti akan saya tanya pada yang menyelenggarakannya," katanya. 

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi/Rahmat)