Cak Imin Belum Dengar Ada Rencana Penyetopan Program MBG Seusai Marak Siswa Keracunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi kasus ribuan siswa yang diduga keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.

“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar menuntaskan permasalahan tersebut. Sebab, kasus keracunan yang dialami siswa semakin banyak terjadi.

“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujarnya.

Cak Imin juga menegaskan PKB di parlemen akan mengawal melalui evaluasi di DPR. 

Baca juga: Analisa Matematika Penyebab Keracunan MBG, Interval Waktu Bakteri Berkembang hingga Makanan Basi

“Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” katanya.

Ketika ditanya soal kemungkinan penghentian distribusi MBG, Cak Imin menampiknya. Hingga saat ini, program tersebut akan masih terus berlanjut.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin membuka kemungkinan adanya perbaikan tata kelola atau prosedur baru. 

“Intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atasnya dengan cepat,” ucapnya.

Sebagai informasi, kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Baca juga: Program MBG Bangkalan Jadi Sorotan seusai Dua Kali Ditemukan Ulat dalam Menu

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG.

Ada data dari tiga lembaga sebagai berikut Badan Gizi Nasional (BGN), 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September.

Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September.

Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025.

“Dari data dari tiga lembaga tersebut, kasus keracunan menimpa 5 ribu an penerima manfaat,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Qodari hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Adapun penyebab utama keracunan tersebut diantaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.

Data BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, hingga 22 September ini total terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB) ini adalah 4.711 orang.

Dengan rincian, wilayah satu yaitu provinsi – provinsi di pulau Sumatera ada 7 kasus keracunan dengan total korban sebanyak 1.261 orang.

Kemudian, wilayah dua yaitu provinsi – provinsi di pulau Jawa ada 27 kasus keracunan dengan 2.606 orang.

Wilayah tiga yaitu provinsi – provinsi di pulau Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Papua ada 11 kasus dengan 842 orang.

“Jadi jumlah yang terdampak KLB dari wilayah I, II dan III total 4.711 orang,” ujar dia dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). 

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Sejak MBG diluncurkan, pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini.

“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.

Pihaknya mengatakan, fakta yang ada ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.

Ribuan anak menjadi korban jelas karena ada kesalahan sistemik.

JPPI menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara program MBG, melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN dan mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program.

Kasus Keracunan MBG di Cipongkor

Kasus ini belum termasuk dalam hitungan pemerintah dan BGN.

Insiden keamanan pangan ini terjadi pada Selasa (23/9/2025).

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Lia N Sukandar, mengungkapkan korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor hingga Selasa, berjumlah 393 orang.

Dari angka itu, 39 di antaranya masih menjalani rawat inap, sedangkan lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Data terbaru yang masuk hingga 16.30 WIB tadi, ada 393 siswa yang tercatat sebagai korban keracunan," kata Lia, Selasa, dikutip dari TribunJabar.id.

"Memang masih ada yang rawat inap, tapi mayoritas sudah rawat jalan," ungkapnya