Revisi UU BUMN Kemungkinan Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Pekan Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Panja Revisi UU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan soal kemungkinan RUU BUMN dibawa ke Rapat Paripurna pada pekan depan.

"Kalau cepat selesai, bisa Selasa paripurnanya," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Kementerian BUMN Dihapus, DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Badan Pengelola Baru

Dia juga memastikan Tim Panja bekerja semaksimal mungkin.

"Tapi yang jelas harapan rakyat kita, kita akomodir. Dan teman-teman bisa saksikan, rapatnya terbuka. Dan seluruh fraksi bicara menyampaikan pendapatnya," kata dia.

Legislator Gerindra itu mengatakan Panja RUU BUMN akan melanjutkan ke pendalaman tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) malam ini. 

Setelah disepakati agenda bisa dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat I di hari berbeda.

"Tingkat I tidak hari ini," tandas dia.

Diketahui, ada sejumlah poin krusial mengenai pasal yang disepakati panja revisi UU BUMN. Berikut daftarnya: 

1. Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Lembaga Baru

Poin pertama yang disepakati adalah penghapusan Kementerian BUMN. Fungsinya diganti lembaga setingkat menteri yang ditetapkan Presiden melalui peraturan presiden (perpres). 

“Jelas tadi bahwa Kementerian BUMN di undang-undang ini sudah tidak ada lagi. Diganti oleh lembaga. Nanti lembaga ini akan ditetapkan oleh Presiden,” tegasnya.

Lembaga baru tersebut berfungsi sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, regulator, sekaligus penerima laporan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari BUMN maupun Danantara. Kepala lembaga akan ditunjuk langsung oleh Presiden.

2. Audit BPK Diperluas

Revisi UU BUMN juga memperluas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal lama yang membatasi audit hanya untuk tujuan tertentu dihapus. 

“Jadi kan isu-isu yang bermasalah di masyarakat kan pertama itu bahwa satu soal audit BPK itu kan hanya untuk tujuan tertentu. Jadi seakan-akan BPK tidak bisa mengaudit BUMN, nah sesuai aspirasi yang kita tangkap dari masyarakat untuk itu kita buka, jadi BPK bisa mengaudit sesuai aturan perundang-undang yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga: DPR Dua Kali Revisi UU BUMN, Pengamat: Hanya untuk Memoles Danantara

3. Pejabat BUMN Diakui Penyelenggara Negara

Panja sepakat menghapus pasal yang menyebut pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Dengan demikian, direksi dan komisaris BUMN kini resmi diakui sebagai pejabat negara.

"Kita menangkap aspirasi masyarakat dan juga teman-teman lembaga swadaya masyarakat untuk itu pasal yang menyebutkan itu kita sepakat dihapus. Jadi tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Itu sudah kita hapuskan," jelasnya.

4. Menteri/ Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris BUNN

Menurutnya, isu rangkap jabatan juga jadi perhatian utama. Panja menegaskan tidak boleh ada lagi rangkap jabatan menteri dan wakil menteri memegang jabatan di BUMN. 

“Rangkap jabatan sudah dibahas tadi. Sepakat tidak ada lagi rangkap jabatan Menteri dan Wamen. Clear,” kata Andre.

Namun, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), aturan rangkap jabatan masih akan dibahas lebih lanjut oleh Timus-Timsin karena perbedaan regulasi dengan Undang-Undang ASN.

"Kalau diundang-undang MD3, anggota DPR enggak boleh. Jelas tuh. Enggak boleh rangkap jabatan. Tapi diundang-undang ASN, diperbolehkan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama," jelasnya.

Andre menekankan revisi dilakukan secara transparan dengan partisipasi publik. Seluruh rapat panja disiarkan terbuka dan melibatkan pakar serta pemangku kepentingan. 

“Meaningful participation-nya berhari-hari, mengundang banyak pakar. Jadi enggak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.