Marak Keracunan MBG, Prabowo Minta Semua Dapur Ada Koki Profesional dan Tes Makanan Sebelum Dikirim

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, setelah banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Lonjakan kasus keracunan MBG ini bahkan membuat sejumlah masyarakat mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program tersebut.

Oleh karena itu, Dadan menyampaikan bahwa Prabowo meminta agar sistem tata kelola di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok menu MBG diperbaiki, terutama untuk SPPG yang baru beroperasi.

"Beliau memberikan arahan untuk memperbaiki sistem tata kelola SPPG, terutama untuk yang baru-baru," ungkap Dadan, Senin (29/9/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

"Kami langsung eksekusi pagi ini, ada kurang lebih 600-an SPPG baru yang operasional dan kami sudah berikan perintah tidak boleh melebihi 1.000 penerima manfaat untuk yang awal-awal nanti, mereka silakan naikkan secara bertahap setelah mampu," tambahnya.

Selanjutnya, kata Dadan, Prabowo juga meminta agar seluruh dapur SPPG memiliki koki profesional yang sudah berpengalaman.

Sehingga bisa merata dan tidak hanya dapur-dapur SPPG lama saja yang memiliki koki profesional.

"Dari pengalaman di lapangan itu memang yang baik-baik itu biasanya memiliki koki atau juru masak profesional dan Pak Presiden dengan itu kemudian menyampaikan kenapa nggak seluruh SPPG aja memiliki koki profesional atau koki yang terlatihlah, atau juru masak yang terlatih dan itu kami kemudian pedomani," ucapnya.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa BGN mewajibkan koki atau juru masak di dapur SPPH harus memiliki sertifikat memasak, karena dinilai memiliki pengetahuan teknik memasak yang baik.

Koki yang memiliki sertifikat ini berarti telah mengikuti pelatihan resmi dan lulus uji kompetensi di bidang kuliner, sehingga memahami standar keamanan pangan, menguasai teknik memasak profesional, dan mampu mengelola dapur secara efisien dan higienis

Keberadaan koki bersertifikat itu sangat penting untuk menjamin makanan yang disajikan aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan anak sekolah.

Baca juga: Marak Keracunan, CCTV di Dapur MBG hingga Sertifikat Laik Higienis Dinilai Belum Cukup 

Dadan juga mengatakan, Prabowo menyoroti terkait kebersihan makanan pada menu MBG dan meminta agar seluruh dapur SPPG memiliki alat sterilisasi yang memadai untuk menjaga kebersihan makanan dan alat-alat dapur.

"Kemudian juga yang terjadi di lapangan terkait dengan aspek higienis ya dan saya sampaikan beberapa SPPG itu memiliki alat sterilisasi yang sangat baik dan cepat juga murah. Dan kemudian Pak Presiden meminta kenapa tidak seluruh SPPG memiliki alat-alat seperti itu," katanya.

Prabowo juga meminta makanan pada menu MBG itu dites terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke sekolah-sekolah, untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi.

Sebenarnya, kata Dadan, SPPG yang lama sudah menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Prabowo.

"Kemudian beliau pesan sekali lagi tes makanan sebelum di-deliver. Jadi semua masakan yang sudah selesai sebelum dikirimkan itu kan di tes melalui rapid tes dengan unsur tertentu sehingga bisa ketahuan beberapa unsur yang berbahaya bagi makanan."

"Jika dalam keadaan tidak baik maka tidak dikirim. Dan itu kemudian Pak Presiden memberikan arahan juga mohon seluruh SPG segera mungkin mendapatkan tes rapid kualitas makanan tersebut," imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini, dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara karena banyaknya kasus keracunan MBG tersebut.

Prabowo Wanti-wanti Kasus Keracunan MBG Jangan Sampai Dipolitisasi

Prabowo sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa kasus MBG ini memang masalah cukup besar dan pasti banyak kekurangannya juga di awal.

Akan tetapi, Prabowo tetap meyakini bahwa kasus keracunan MBG ini bisa diselesaikan dengan baik.

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo bahkan juga mewanti-wanti agar semua pihak tetap waspada, jangan sampai kasus ini dipolitisasi.

Pasalnya, tujuan MBG ini semata-mata untuk membantu anak-anak bangsa yang kerap kesulitan mendapatkan makanan bergizi.

Baca juga: JPPI Catat Korban Keracunan MBG Capai 8.649 Anak, Kenaikan Terbanyak Sepekan Terakhir 2.197 Anak

"Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi," paparnya.

Prabowo juga mengatakan, untuk memberikan makanan bergizi kepada sekian juta anak-anak bangsa ini, pastilah terdapat hambatan di perjalanannya.

Program MBG ini merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, Prabowo juga akan mewujudkan  visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program ini mulai digulirkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Namun, sejak Januari 2025, muncul sejumlah kasus keracunan massal yang dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan diduga karena menu MBG yang diluncurkan di sekolah-sekolah.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025. Dari jumlah tersebut, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak. Berikut rinciannya:

• Kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang
• Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang
• Kabupaten Bandung Barat 411 orang
• Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang 
• Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang

(Tribunnews.com/Rifqah/Ibriza)