Rabu, 29 Oktober 2025

Program Makan Bergizi Gratis

Marak Kasus Keracunan MBG, Pengamat: 1 Manusia Sangat Berharga, Jangan Dihitung Secara Kuantitatif

Pakar komunikasi politik sekaligus komunikolog Emrus Sihombing menyoroti maraknya kasus keracunan menu program makan bergizi gratis (MBG).

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
MBG - Sejumlah pelajar menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) saat launching program MBG di Perguruan Muhammadiyah Antapani, Jalan Kadipaten Raya, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (25/8/2025). Pakar komunikasi politik sekaligus komunikolog Emrus Sihombing menyoroti maraknya kasus keracunan menu program MBG. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM - Pakar komunikasi politik sekaligus komunikolog Emrus Sihombing menyoroti maraknya kasus keracunan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Per September 2025, sudah ribuan orang yang menjadi korban keracunan MBG.

Menurut Emrus, kasus keracunan ini akan memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, sebagai program unggulan, seharusnya program MBG dilaksanakan dengan baik dan terencana karena ini menyangkut dengan kemanusiaan.

"Oleh karena itu, harus zero accident (nihil keracunan). Tetapi apa yang terjadi? Sangat memilukan."

"Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa dari sekian juta penerima makanan bergizi gratis yang kena keracunan itu sekitar 5.000 lebih, misalnya hanya sekian persen dan sangat kecil dari sudut persentase," ucap Emrus Sihombing dalam acara On Focus di YouTube Tribunnews, Senin (29/9/2025).

Ia setuju bahwa dari segi persentase, jumlah korban keracunan tak signifikan jika dibandingkan jumlah penerima MBG.

Namun, Emrus mengingatkan tentang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Kemanusiaan yang kita garis bawahi. Oleh karena itu, satu orang tidak boleh terjadi keracunan tersebut. Karena satu manusia sangat berharga. Jadi tidak boleh dihitung secara kuantitatif hanya sekian persen atau tidak signifikan," tegasnya.

Ia menekankan bahwa angka statistik semacam itu tak bisa digunakan ketika berdampak kepada manusia.

Emrus mengatakan bahwa satu manusia sangat berharga dan satu manusia bisa melakukan perubahan sosial.

Baca juga: Polemik MBG, di Boyolali Diduga Ada Sabotase hingga Menu Ditarik, di Lebak Dapur Tidak Higienis

"Kita ambil contoh sederhana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hanya satu orang toh, tidak dua orang. Tetapi di bawah kepemimpinan beliau, bangsa ini bisa mempunyai harapan besar." 

"Jadi, manusia adalah berharga, tidak boleh dikuantifisir. (red: dikuantifikasi) Artinya, mau saya katakan manusia harus dilihat secara kualitatif," ungkapnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.

"Mengapa bisa terjadi (keracunan) seperti itu? Maka dilakukanlah perbaikan-perbaikan," ucapnya.

8.649 Anak Keracunan MBG

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat per 27 September 2025, korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 8.649 anak.

Terjadi lonjakan jumlah korban keracunan, sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir. 

Pada bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. 

Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025), korban mencapai 2.197 anak. 

"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan," kata Ketua JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin.

Terpisah, Komisi IX DPR RI bakal menggelar rapat dengan BGN buntut kasus keracunan massal program MBG di sejumlah wilayah di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan selain BGN, juga akan ada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Nanti di tanggal 1 (Oktober) silakan datang. Kami akan mengundang Kemenkes, BPOM, BGN, juga BKKBN untuk hadir dalam RDP dengan kami tanggal 1,” ujar Irma kepada wartawan, Senin.

Irma menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan BGN melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh agar program MBG berjalan sesuai target pemerintah. 

“Kita lakukan rapat bersama mereka untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh bagaimana BGN ini bisa dilaksanakan dengan baik dan target yang ingin dicapai oleh Presiden itu bisa dicapai,” tandas Irma.

(Tribunnews.com/Deni/Reza)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved