Hasil Muktamar PPP Sudah Didaftarkan ke Ditjen AHU, Kubu Mardiono atau Agus Suparmanto?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, hasil Muktamar X PPP sudah ada yang mendaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Namun, Supratman belum mengetahui apakah hasil Muktamar X PPP tersebut di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.

"Seingat saya lupa, tapi laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Ditjen AHU terhadap Parpol:

• Pendaftaran dan pengesahan badan hukum partai politik
• Perubahan kepengurusan dan AD/ART partai
• Pencatatan perubahan nama, lambang, atau alamat kantor pusat parpol
• Penerbitan SK pengesahan kepengurusan pusat parpol

Untuk diketahui pada Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025) menghasilkan dua ketua umum berbeda.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih PPP secara aklamasi.

Terkait hal itu, Supratman mengatakan pemerintah akan meresmikan kepengurusan PPP yang memenuhi AD/ART.

"Kita patokannya ada di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai Anggaran Dasar Anggaran Tumah Tangga," tandasnya.

Tribunnews.com telah menghubungi tokoh-tokoh dari masing-masing kubu untuk mengkonfirmasi terkait pendaftaran ke Ditjen AHU, namun hingga berita ini ditulis belum ada yang merespons.

Daftar DPW yang Beri Dukungan untuk Mardiono dan Agus Suparmanto

Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), menghasilkan dua kepimpinan alias dua ketua umum.

Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto mengklaim masing-masing terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Dengan kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP pun menjadi terbelah.

Pertama, Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Amir menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW PPP se-Indonesia.

"Ketua DPW yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ruang sidang, memang tadi diganggu oleh segelintir sehingga membuat dinamika tinggi terjadi di ruang sidang," kata Amir.

Tribunnews.com telah menghubungi Amir Uskara untuk mengkonfirmasi 30 DPW PPP tersebut namun belum ada jawaban.

Klaim Kubu Agus Suparmanto
Sementara itu, Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X yang di gelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

Seluruh muktamirin yang merupakan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyerukan agar adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” kata Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

Kubu Agus yang diwakili Romahurmuziy mengklaim, sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih PPP, berikut daftarnya.

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Sumatera Selatan
4. Bengkulu
5. Bangka Belitung
6. Lampung
7. Banten
8. Jawa barat
9. Jawa tengah
10. Jawa timur
11. Kalimantan Tengah
12. Kalimantan Timur
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Selatan
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Tengah
17. Maluku
18. Kepulauan Riau
19. Riau
20. Sulawesi Utara
21. Sulawesi Tenggara
22. Papua Pegunungan
23. Papua
24. Papua Tengah
25. Papua bBarat Daya
26. DIY
27. NTB