Upaya Mendes Yandri Susanto Bebaskan Dua Desa di Bogor Jawa Barat yang Dilelang Akibat Diagunkan

Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Saya akan konsultasi, silaturahmi dengan Pak Jaksa Agung, sebagai yang diberi mandat oleh negara, atas putusan Mahkamah Agung tahun 1991, untuk menyita itu. Nah, nanti mungkin saya juga akan ke Mahkamah Agung. Pasti mungkin ada kongkalikong, antara pihak bank sama yang kredit. 

Tanya: Pelang lelang itu atas nama siapa, Pak? Kementerian Keuangan, kah?

Jawab: iya Kementerian Keuangan. Karena itu menjadi aset sitaan, ya BLBI. 

Tanya: Peninggalan kasus?

Jawab: Kasus BLBI, Bank Pembangunan Asia.

Baca juga: Desa Jadi Garda Terdepan Keberlanjutan, Astra Bersama Akhmad Sobirin Buktikan Transformasi di Semedo

Tanya: Kemudian ngurusin BPPT, nggak ada lagi. Sekarang Kementerian Keuangan?

Jawab: Kementerian Keuangan, itu yang diperintahkan tentu jaksa sebagai penegak hukum, kan. Tapi itu juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 1991. Menurut saya beginilah, ini kan negara. Apa sih yang nggak bisa kita lakukan kalau buat rakyat? Dan itu saya lihat, lahan juga terbengkalai. 

Tanya: Ketika ditinjau ke sana itu wujudnya apa, Pak?

Jawab: Semak belukar, ada rumah, yang di Sukamulya itu perkampungan. Ada rumah-rumahnya. 80 tahun Indonesia Merdeka, masa sih desa dilelang? Saya ketemu beberapa warga yang tanahnya (dilelang). Mereka mau urus sertifikat nggak bisa. Menggarap sekarang was-was.

Tanya: Sudah berusaha berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan?

Jawab: Saya lakukan dalam waktu dekat. Ke kejaksaan Agung dulu. Saya juga akan konsultasi dengan Mahkamah Agung. Karena kan putusan terakhir kan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Kemudian ada solusi terbaik yang mungkin saya akan bertemu dengan Menteri Keuangan.