Pernyataan Menkeu Purbaya ke Pertamina Dinilai Jadi Refleksi Moral bagi Pejabat Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam melakukan restorasi di tubuh PT Pertamina (Persero) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Salah sayu dukungan mengalir dari organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara.

Diketahui, ormas ini merupakan ormas yang tengah bersinggungan dengan sejumlah pihak dalam kasus isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Menurut Ketum Pemuda Patriot Nusantara Andy Kurniawan, pernyataan yang disampaikan Purbaya terhadap kinerja Pertamina merupakan refleksi kejujuran dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara yang menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

"Fakta bahwa tujuh kilang minyak yang dijanjikan sejak satu dekade lalu belum juga terealisasi adalah bentuk nyata dari stagnasi korporasi yang berimbas langsung pada beban fiskal negara, meningkatnya impor BBM, dan terkurasnya devisa nasional. Kondisi ini tidak dapat lagi ditoleransi di tengah semangat efisiensi dan kemandirian energi yang menjadi prioritas nasional," ujar Andi kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Diungkapkan Andi, pihakny mendukung penuh langkah Purbaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen Pertamina, termasuk di dalamnya.

"Kami juga mendorong agar dilakukan peninjauan kembali struktur dan efektivitas Pertamina Holding dan Patra Niaga," urainya.

Dijelaskan Andi, pihaknya juga meminta supaya dilakukan restorasi total terhadap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi agar diisi oleh sosok-sosok profesional yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan publik

"Serta kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek strategis energi nasional," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, restorasi Pertamina bukan semata-mata urusan korporasi. 

Akan tetapi, tanggung jawab nasional untuk memastikan kedaulatan energi Indonesia tidak terus bergantung pada impor. 

"Sudah saatnya perusahaan pelat merah terbesar ini kembali pada semangat pendiriannya menjadi penjaga kepentingan rakyat, bukan arena kepentingan kelompok," kata dia.

Masih menurut Andi, pihaknya menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan menteri terkait mendengar aspirasi publik yang menginginkan perbaikan total di tubuh Pertamina.

"Kami akan terus mengawal proses perbaikan ini dengan semangat nasionalisme yang konstruktif karena energi bangsa ini tidak boleh dikuasai oleh ketidakmampuan dan kemalasan birokrasi," tandasnya 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pernyataan ini mempertegas kritik Purbaya sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di mana ia menyebut Pertamina “malas” membangun kilang. 

Ia meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya juga mengungkap bahwa pemerintah sempat menawarkan kerja sama pembangunan kilang dengan investor asal China. Namun, Pertamina menolak dengan alasan sudah mengalami over capacity. 

"Saya kaget. Over capacity apa? Mereka bilang sudah rencana bangun tujuh kilang sejak 2018, tapi satu pun belum jadi. Mereka bilang, nanti akan jadi. Tapi sampai sekarang enggak ada yang jadi," ujarnya.

Ia menyoroti bahwa subsidi BBM terus meningkat akibat ketergantungan pada impor. Berdasarkan data APBN per akhir Agustus 2025, realisasi subsidi BBM telah mencapai 10,63 juta kiloliter—naik 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,28 juta kiloliter.

Purbaya menegaskan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.