Rabu, 15 Oktober 2025

Gaya Komunikasi Purbaya Kena Sentil DPR RI, Menkeu Diminta Setop Komentari Kementerian Lain

Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Instagram @purbayayudhi_official
MENTERI KEUANGAN PURBAYA - Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan Komisi XI DPR RI. Purbaya diminta tak banyak berkomentar mengenai urusan kementerian lain. 

Lalu pada Selasa (7/10/2025), Purbaya juga menegaskan akan tetap memangkas anggaran Program MBG apabila ada dana yang tidak terserap. 

Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengingatkan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali.

“Tetap saya akan assess. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun enggak terpakai (anggaran MBG), ya saya ambil uangnya, Enggak ada bedanya kok. Enggak ada yang berubah, hanya itu aja,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta.

“Kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” imbuhnya.

Usulan DPR RI untuk Kebijakan Purbaya

Lebih lanjut, Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat agar diterapkan menjadi kebijakan Purbaya.

Khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.

Misbakhun menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik. 

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen."

"Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” ujar Misbakhun.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.

Misbakhun menegaskan dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan.

“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.

Diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan RI.

Purbaya dilantik menjadi Menkeu RI pada 8 September 2025.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved