Sengkarut Utang Whoosh yang Capai Rp116 Triliun, Rocky Gerung: Jokowi Semakin Sulit Menghindar

Ringkasan Berita:

• Proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berbuntut utang hingga Rp116 triliun dan dinilai membebani PT KAI (Persero).
• Whoosh sendiri merupakan proyek yang dibangun di era kepresidenan Jokowi. Jokowi dinilai memaksakan proyek tersebut bekerjasama dengan China yang melibatkan bunga utang lebih tinggi.
• Rocky Gerung menilai, Jokowi semakin tidak tenang setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, lantaran polemik Whoosh turut menyeret namanya.

TRIBUNNEWS.COM - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menanggapi kontroversi Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang kini bertambah panjang lantaran proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang berbuntut utang ratusan triliun rupiah.

Rocky pun menyinggung filsafat Jawa mengenai seseorang yang kehilangan pulung, atau 'kelangan pulung.'

Dalam mitologi Jawa, pulung diyakini berupa seberkas cahaya berwarna biru atau hijau yang menyiratkan adanya perolehan wahyu, dikutip dari National Geographic Indonesia.

Jika dikaitkan dengan bidang politik, masyarakat Jawa meyakini, orang yang akan memeroleh jabatan atau kekuasaan tertentu, akan didatangi cahaya pulung di sekitar rumahnya.

Menurut Rocky, Jokowi sudah seperti kehilangan pulung, yang tak mampu membaca tanda alam bahwa dirinya sudah tak lagi berkuasa.

Hal tersebut dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/10/2025).

"Di dalam filsafat Jawa kita sebut ada seseorang yang kehilangan pulung, tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden," papar Rocky.

Selanjutnya, mantan pengajar filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini menyebut, Jokowi tak akan tenang.

Sebab, masyarakat terus mengulik skandal atau 'dosa' Jokowi selama dua periode dirinya menjabat sebagai Presiden RI, 2014-2019 dan 2019-2024.

Mulai dari polemik keabsahan ijazahnya (termasuk ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga kontroversi pencalonan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wakil Presiden RI di Pemilihan Presiden/Pilpres 2024 sampai akhirnya terpilih bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap hari emak-emak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau," ujar Rocky.

Baca juga: Dulu Jadi Kebanggaan, Kini Jokowi Menghindar saat Ditanya Soal Whoosh yang Utangnya Rp116 Triliun

"Bukan sekedar soal ijazah atau kasus 'penyelundupan hukum' terhadap anaknya yaitu Pak Gibran yang sekarang jadi wakil presiden."

Kini, dengan adanya polemik kereta cepat Whoosh, Rocky Gerung menilai, Jokowi akan semakin sulit menghindar dari tudingan publik.

Apalagi, ada dugaan mark-up dalam pembangunan proyek tersebut.

Sebab, peralihan kerjasama dari JICA (bersama Jepang) menjadi bersama China (KCIC) justru dinilai lebih mahal.

"Tetapi, ada hal yang hari-hari ini menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat, dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut saja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark-up," ujar pendiri wadah pemikir sekaligus lembaga riset isu-isu publik, Tumbuh Institute, tersebut.

"Karena kita tahu sejarah dari kereta cepat itu."

"Tadinya negosiasi dengan Jepang lalu Jepang mutung [kecewa dan mogok, red], kesal karena hasil riset dari Jepang dipindahkan ke China. Lalu China akhirnya yang menjadi penerima proyek itu. Dan setelah dihitung bahwa sebetulnya biaya dengan investasi Jepang itu jauh lebih masuk akal daripada Cina."

Proyek Whoosh sendiri awalnya digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.  

Namun, pada 2015, Jokowi mendadak memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh.

Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS  tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial.

Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI menyatakan penolakan karena menganggapnya tidak menguntungkan, tapi akhirnya dipecat.

Sementara itu, dikutip dari Wartakotalive.com, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah mengungkap bahwa anggaran proyek Whoosh diduga kuat dimark-up beberapa kali lipat, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya

Jokowi Dinilai Terlalu Memaksa

Rocky Gerung juga menyebut, dari polemik Whoosh ini, Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia.

Hal ini dilihat dari urgensi Whoosh yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan, proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil.

"Sudah bertahun-tahun dibahas, apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta, atau sebaliknya, dalam skala yang cuma beda setengah jam," tutur Rocky.

"Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China."

"Sekali lagi, sebetulnya kereta cepat ini akhirnya skandal, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian, hingga sekarang dia [Whoosh] rugi."

"Jadi, kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, yang juga bisa kesengajaan."

"Mark-up tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, yang sifatnya Business to Business akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut."

"Jadi, sekarang Jokowi memang dalam sorotan publik bukan karena sekadar perilaku politiknya, tetapi juga kecenderungan untuk memaksakan tanpa minta izin pada rakyat."

Bom Waktu Utang Whoosh

Namun, proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

(Tribunnews.com/Rizki A.) (Wartakotalive)